klikkalimantan.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar rapat paripruna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu (11/11/2026). Dipimpin Ketua DPRD, H Agus Maulana, rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Banjar, Habib Idrus Al Habsyi.
Dalam penyampaiannya mewakili Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, Wabup Habib Idrus menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh dinamika dan perkembangan kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat nasional.
Menurut Habib Idrus, berlakunya UU Nomor 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6/2014 tentang Desa, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2026, membawa sejumlah perubahan substansial yang berkaitan langsung dengan kedudukan, fungsi dan pelaksanaan tugas BPD.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Wabup Habib Isrus.
Ia menambahkan, penyesuaian regulasi ini tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif dengan tetap memperhatikan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar.
Dalam Raperda tersebut, terdapat 10 materi pokok yang menjadi substansi perubahan atas Perda Nomor 12/2018 tentang BPD. Yakni; keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa keanggotaan dan periodisasi BPD, persyaratan calon anggota BPD, pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD, penggantian antar waktu (PAW) anggota BPD, hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas BPD, larangan dan kode etik serta pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD.
Melalui perubahan perda ini, kata Habib Idrus, diharapkan pengaturan mengenai BPD di Kabupaten Banjar semakin selaras dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus memperkuat peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan serta penyaluran aspirasi masyarakat. (to/klik)
