klikkalimantan.com, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Balangan.
Penyampaian dilakukan oleh Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Balangan, Senin (15/9/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Hj. Linda Wati, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dalam sambutannya, Wabup Akhmad Fauzi menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemkab dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati sebulan sebelumnya.
“Dalam kesepakatan tersebut, kita telah menetapkan tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2026, yakni Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian serta Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Selain itu juga telah ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah,” ujar Akhmad Fauzi.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa RAPBD 2026 tidak sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tema pembangunan dan mengakselerasi pencapaian visi serta misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan.
Secara garis besar, pendapatan daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp2,837 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Transfer sebesar Rp2.512.048.843.640, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp216.520.033.044, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp108.866.849.343.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai total Rp3.382.406.477.990. Rinciannya adalah, Belanja Operasi sebesar Rp1.991.374.409.494, Belanja Modal sebesar Rp991.392.346.260, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp50.000.000.000, dan
Untuk menutup defisit anggaran, Pemkab Balangan mengandalkan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp544.970.751.963.
“Insya Allah, untuk tahun 2026 ini kita tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan. Artinya, pembiayaan hanya bersumber dari SILPA, tanpa ada tambahan pembiayaan baru,” jelas Wabup Akhmad Fauzi.
Dalam kesempatan itu, Akhmad Fauzi juga menjelaskan bahwa dibandingkan dengan APBD murni tahun 2025, terdapat pengurangan cukup signifikan pada belanja operasi, sementara belanja modal tetap dipertahankan guna memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus kita adalah pada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penguatan SDM yang berdaya saing,” tegasnya.
Raperda APBD 2026 ini selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh DPRD Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan arah pembangunan yang lebih terukur, Pemkab Balangan berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di daerah berjuluk “Bumi Sanggam” tersebut. (to/klik)
