klikkalimantan.com, MARTAPURA – Keberadaan tanggul dalam Water Management System (WMS), atau sistem manajemen air milik PT Palmina Utama diduga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Atas dasar dugaan itu, sembilan kepala desa mengadukan perusahaan bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini ke DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (22/1/2026).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan empat Komisi yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora. Berbagai persoalan dampak adanya kegiatan tanggul WMS sejak dilakukan uji coba oleh PT Palmina Utama pada 2023 lalu dipaparkan para Kades, salah satunya diungkapkan Kades Sindang Jaya, Afdul Wahab Sarkani.
“Warga kami meminta PT Palmina Utama agar tidak lagi membuang air perkebunan menggunakan pompa ke Sungai Alalak. Karena selama tiga tahun ini pertanian kami lumpuh dan tidak bisa lagi bercocok tanam,” ujarnya.
Ditambah, lanjut Afdul Wahab, bencana banjir yang terjadi di Desa Sindang Jaya bisa berangsur selama empat bulan.
“Kami mohon kepada instansi terkait agar melakukan peninjauan dan mempelajari permasalahan yang terjadi, dan kami minta pertanggungjawaban dari hasil peninjauan nantinya. Masyarakat kami sudah cukup bersabar selama tiga tahun ini,” harapnya.
Menanggapi berbagai keluhan dari masyarakat dibeberapa desa, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak angkat suara, dan meminta PT Palmina Utama untuk mencarikan solusinya bersama stakeholder terkait, khususnya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan setiap perusahaan kelapa sawit, terlebih di lahan rawa perlu dilakukan kajian lingkungan. Memang PT Palmina Utama sudah memiliki AMDAL sejak 2009, tapi saat pengajuan AMDAL apakah sudah memuat terkait teknologi WMS tersebut,” katanya.
Memang, papar Politisi Golkar ini lebih jauh, bencana banjir yang terjadi dikarenakan faktor alam yang tidak bisa dihindari, namun aktivitas pompanisasi dari PT Palmina Utama diduga memicu bertambahnya debit air banjir hingga memicu kecemburuan masyarakat, dan rasa ketidakadilan.
“Hal inilah yang menjadi persoalan. Sebab masyarakat melihat lahan perkebunan sawit milik PT Palmina kering karena teknologi WMS, di sisi lain lahan pertanian, perkebunan milik masyarakat hingga pemukiman mereka terendam banjir. Artinya penderitaan yang diterima masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso memastikan pihaknya sudah menyiapkan solusi penanganan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya.
“Untuk solusi jangka pendeknya kami akan mengembangkan penyaluran bantuan ke ring II seperti yang sudah kami laksanakan di ring I, dan sudah satu pekan ini kami mengurangi operasional pompa air hingga 47 persen hingga menyebar luaskan data operasional pompa hari ke masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, ungkap Budi Santoso, PT Palmina Utama akan duduk bersama pemerintah daerah untuk melakukan survei terkait Corporate Social Responsibility (CSR) apa yang tepat untuk menerapkan WMS sesuai kondisi di lapangan.
“Dalam waktu dekat ini kita akan menyusun rencana dan membuat usulan terkait WMS yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah berdasarkan hasil survei di desa sekitar perusahaan. Sebentar lagi akan memasuki musim kemarau, sehingga sangat tepat jika melakukan pembangunan WMS di tahun ini. Kami siap mengikuti arahan pemerintah, tak terkecuali wacana normalisasi Sungai Alalak,” pungkasnya. (zai/klik)
