klikkalimantan.com, MARTAPURA – Lakukan pendampingan terhadap relokasi pembangunan UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1 di Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk. Tim Pengawas Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar akui telah terjadi keterlambatan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Kabupaten Banjar, Echo Aryanto Pasodung di tengah kegiatan peninjauan pada, Rabu (27/12/2023).
“Karena itu harus kita pastikan lagi untuk administrasi atau denda atas keterlambatan tetap berjalan. Seperti beberapa pintu dan kaca yang belum terpasang, berapa persen dendanya itu harus dilakukan penghitungan. Jadi, dendanya dihitung per parsial perhari. Nilai dendanya sekitar Rp2 Juta per hari,” katanya.
Dengan begitu lanjut Echo, sehingga tidak akan menjadi temua negara.
“Item yang terjadi perlambatan saat ini bukan pekerjaan mayoritas. Karena terjadi perlambatan sehingga dapat dilakukan penahanan jaminan pembayaran. Tapi, berdasarkan hasil peninjauan hari ini, terkait kualitas pekerjaan yang dilakukan cukup bagus dan sesuai spesifikasinya,” ujarnya.
Ditanya apakah Tim PPS Kejari Kabupaten Banjar sebelumnya sudah mengetahui proyek pembangunan UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1 bakal terjadi perlambatan?
“Pada 18 Desember kemarin memang kita sudah mengetahui akan terjadi keterlambatan. Makanya, untuk memastikan konsekuensi terjadinya keterlambatan, punishment si penyedia dikenakan denda, dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan waktu maksimal 50 hari sesuai Peraturan Presiden (Perpres),” ucapnya.
Kelonggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat diberikan kepada pihak penyedia jasa dengan syarat progres pengerjaan lebih dari 80 persen.
“Tapi denda tetap harus berjalan. Sedangkan mengenai pengganti material dari bata merah menjadi bata ringan hebel tentunya berdasarkan hasil penghitungan teknis dan hasil sondir ulang untuk memastikan agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kontur tanahnya rawa,” pungkasnya. (zai/klik)
