klikkalimantan.com, MARTAPURA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar berencana kembali mengusulkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 319 orang sopir angkutan umum dan perahu motor (kelotok) di bantaran Sungai Martapura yang terdampak pandemi Covid-19, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjar.
Wacana usulan BLT tahap II bagi sopir angkutan umum dan kelotok tersebut, diungkapkan Kepala Dishub Kabupaten Banjar, H Aspihani, ketika ditemui klikkalimantan.com di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2020).
“Akibat bencana Covid-19 ini, penghasilan sejumlah sopir kan menurun. Untuk itu, kita berharap kepada Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial, agar kiranya kembali menyalurkan BLT kepada sejumlah sopir tersebut,” ujarnya.
Aspihani memaparkan, pada 19 Agustus 2020 lalu Pemkab Banjar melalui Dinsos Kabupaten Banjar sudah mengucurkan BLT untuk sejumlah sopir, baik sopir angkutan umum darat dan sungai yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur, dan prosesnya berjalan lancar.
“Seperti yang kita ketahui, saat ini Kabupaten Banjar masih belum bisa menerapkan new normal (kenormalan baru), yang pastinya juga sangat berdampak pada penghasilan sejumlah sopir. Untuk itu, dalam waktu dekat ini kita akan kembali bersurat ke instansi terkait, agar dapat mengakomodir usulan tersebut,” harapnya.
Di tempat berbeda, Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, H Ahmadi, mengaku pihaknya masih belum dapat memastikan terkait kucuran BLT untuk sejumlah sopir angkutan umum dan kelotok ini. Meskipun, lanjutnya, kementerian pusat memperpanjang masa penyaluran bansos sampai Desember 2020 mendatang, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) hingga tiga bulan mendatang.
“Terkait penyaluran bansos ini kan tergantung kemampuan daerah. Apakah daerah mampu mengikuti program yang dijalankan Pemprov Kalsel tersebut,” ucapnya.
Dikatakan Ahmadi, terkait BLT tahap II untuk sejumlah sopir angkutan umum dan kelotok tersebut, pihaknya hanya bisa menunggu kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banjar.
“Seperti apa nantinya, apakah ada saluran bantuan tahap II untuk sejumlah sopir? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, Dinsos Kabupaten Banjar selalu siap mengakomodir, tinggal kemampuan daerah,” ujarnya.
Ahmadi pun menambahkan, dalam pekan ini pihaknya berencana mengembalikan dana Silpa sekitar Rp200 Juta ke Pemprov Kalsel dari sisa dana bansos yang terealisasi sekitar Rp2 miliar lebih.
“Kenapa terjadi Silpa? Karena untuk menanggulangi bencana nonalam Covid-19, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan berbagai programnya. Sehingga kami pun dengan teliti dalam menyalurkan bansos, agar tidak terjadi tumpang tindih,” tuturnya.
Untuk itu, papar Ahmadi, pihaknya dalam pekan ini akan kembali menggelar rapat koordinasi dengan Pemda Banjar, untuk membahas sejumlah persoalan. Baik terkait pengembalian dana Silpa, dan dana sekitar Rp9 Miliar dari pagu anggaran daerah yang telah terealisasi sekitar Rp7 Miliar untuk kegiatan bansos kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Minggu terakhir tahap pertama pembagian BST, baik yang bersumber dari alokasi dana Pemprov maupun dari Kabupaten. Apakah ada wacana penyaluran bantuan di tahap selanjutnya? Kita masih belum tahu,” pungkasnya.(zai/klik)
