klikkalimantan.com, MARTAPURA – Terdampak banjir lebih dari 3 pekan lamanya, Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (PD PBB) Kabupaten Banjar mengalami kerusakan infrastruktur dan sarana prasarana di 11 pasar yang terendam banjir, dengan kerugian mencapai Rp10,8 miliar.

Perihal tersebut dikemukakan Rusdiansyah selaku Direktur PD PBB Kabupaten Banjar, saat ditemui sejumlah awak media, Selasa (9/2/2021).

“Untuk saat ini, berdasarkan penilaian kita dari berbagai aspek, baik dari aspek kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana pasar seperti bangunan pasar, tempat berjualan, jalan, drainase, dan lain sebagainya di lingkungan 11 pasar di Kabupaten Banjar, nilai kerusakan yang disebabkan bencana banjir mencapai sebesar Rp10,8 miliar. Tentunya permasalahan ini juga perlu perhatian pemerintah, melalui Struktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, PD PBB Kabupaten Banjar akan mengajukan usulan bantuan ke Kementerian yang difasilitasi instansi terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banjar.

“Tentunya, dalam hal ini kita juga membutuhkan dukungan dari pihak legislatif Kabupaten Banjar yang melakukan negosiasi, baik di Kementerian ataupun ke Dirjen terkait. Mudah-mudahan baik kementerian ataupun Dirjen terkait dapat membantu kita untuk menanggulangi permasalahan tersebut,” harapnya.

Tak hanya terkait kerusakan permasalahan infrastruktur yang saat dihadapi PD PBB selaku pilot pasar di Kabupaten Banjar. Akibat terdampak banjir lebih dari 3 pekan lamanya, potensi pendapatan juga terdampak. Sehingga Rusdiansyah meminta di triwulan pertama, yakni Januari, Februari, hingga Maret 2021, mendapat keringanan.

“Akibat terdampak bencana banjir, kita tidak dapat melakukan pungutan retribusi terkait jasa pelayanan fasilitas di lingkungan pasar, karena aktivitas perekonomian pedagang sempat lumpuh total. Sehingga kita mengalami kehilangan pendapatan riel sebesar Rp728 Juta lebih pada Januari 2021 lalu. Terlebih, pengkondisian pasar pasca banjir di setiap wilayah berbeda-beda. Seperti Pasar Mingguan di Kecamatan Pengaron, terdata dua kali terdampak banjir sehingga lumpuh total. Adapula pasar yang terendam banjir hanya sekitar 10 hari, setelahnya surut,” bebernya.

Bahkan, papar Rusdi lebih jauh, pasca bencana banjir yang melanda 11 pasar, aktivitas jual beli pedagang menurun drastis. Pasalnya, baik pedagang maupun pengunjung pasar sibuk memulihkan kondisi dagangan dan rumah mereka yang terendam banjir. Sehingga pihaknya tetap tidak memungut retribusi terhadap pedagang yang kembali melakukan aktivitas jual beli.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Mengingat, aktivitas perekonomian pasar sampai saat ini baru berkisar di 50% akibat terdampak banjir. Dan hal ini juga dapat menjadi suatu pertimbangan atau sebuah rekomendasi untuk memberikan kemudahan terhadap target yang ditetapkan kepada SOPD, tak terkecuali kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banjar, khususnya PD Pasar,” tuturnya.

Selaku pilot pasar, tentunya banyak keluhan dan aspirasi pedagang yang terdampak banjir ditampung PD Pasar. Salah satunya terkait keinginan pedagang yang meminta dispensasi terkait tarif retribusi jasa pelayanan pasca terdampak banjir, sampai perekonomian pedagang pulih atau bangkit kembali.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu meringankan beban pedagang. Bahkan, selain menunda rencana kenaikan retribusi jasa pelayanan di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan bencana banjir, kami pun telah menghapuskan denda yang mestinya dibayar, yang tentunya sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasar yang ditargetkan sekitar Rp1,5 Miliar – Rp2 Miliar. Di sisi lain, kami masih menanggung beban biaya penanganan sampah di lingkungan pasar yang sangat besar,” ucapnya.

Untuk itu, Rusdiansyah berharap kepada pihak eksekutif dan legislative, agar target PAD di tengah bencana tersebut menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk memberikan kemudahan. Mengingat, dalam kondisi saat ini, untuk dapat mencapai target PAD pastinya sangat sulit.

“Target PAD ini mudah-mudahan ada kebijakan, dan lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi pedagang. Yang pasti, kami tetap akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di 2021 ini. Yang terpenting BUMD serta pasar kita harus tetap dapat berkembang. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi dan investigasi lagi terkait keringanan yang diberikan kepada pedagang,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pasca bencana banjir yang melanda sejak awal Desember 2020 lalu, dampaknya kian meluas. Terparah terjadi pada 13 Januari 2021 lalu, dimana 11 pasar di bawah pengelolaan PD PBB pun akhirnya terdampak banjir, sehingga aktivitas jual beli pedagang di kawasan pasar lumpuh total. Seperti Pasar Tradisional Martapura yang terdampak banjir hampir 90%. Pasar Sekumpul 50%, Pasar Ahad Kertak Hanyar 75%. Sedangkan pasar yang terdampak hingga 100% adalah Pasar Astambul, Pasar Pisang Astambul, Pasar Bawahan, Pasar Pengaron, Pasar Kindai Limpuar Gambut, Pasar Sungai Tabuk, dan Pasar Beruntung Baru, serta Pasar Arba Pamangkih.(Zai/klik)