klikkalimantan.com, MARTAPURA – Evaluasi kinerja penanganan dan pencapaian Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) selama bencana banjir, Komisi III DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (1/4/2021).
Ketua Komisi III, Irwan Bora, pada RDP tersebut Disperkim menyampaikan berbagai progres penanganan dan pencapaian yang sudah dilakukan pihaknya.
“Kita semua tahu, bencana banjir di Kabupaten Banjar ini bukan lagi persoalan baru, dan sampai saat ini pun masih banjir. Sehingga, kita sebagai wakil rakyat harus tahu seperti apa progres yang tengah dan sudah dilakukan Disperkim Kabupaten Banjar untuk masyarakat kita yang terdampak banjir,” ujarnya kepada klikkalimantan.com bersama awak media lainnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengakui, dalam upaya menanggulangi bencana banjir yang mendera perumahan dan permukiman masyarakat di Kabupaten Banjar, Disperkim selalu bersinergi dengan berbagai instansi terkait hingga kementerian.
“Salah satunya melakukan pendataan terhadap rumah masyarakat yang rusak akibat terdampak banjir dengan berbagai kategori. Jadi, bantuan untuk rumah masyarakat yang rusak terdampak banjir ada kategorinya, sehingga tidak semua rumah yang terdampak banjir mendapatkan bantuan. Termasuk rumah lapuk dimakan usia,” ucapnya.
Karena ada berbagai kategori tersebutlah, lanjut Irwan Bora, dalam penanggulangannya nanti Disperkim harus saling berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, guna kelancaran prosesnya nanti. Terlebih, saat ini semua masyarakat yang rumahnya rusak terdampak banjir sangat mengharapkan bantuan tersebut.
“Karena ada berbagai kategori, tentunya tidak semua masyarakat yang rumahnya terdampak bencana banjir akan mendapat bantuan, dan pastinya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ujungnya nanti, aparatur desanya yang menjadi sasaran warga,” tuturnya.
Terlebih, lajut Irwan Bora, data rumah rusak terdampak banjir yang mendapat SK Bupati Kabupaten Banjar yang sudah diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan diteruskan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), hanya sekitar 2.100 unit rumah.
“Sedangkan yang terdampak tercatat sekitar sebanyak 19.000 unit rumah. Inilah yang nantinya harus betul-betul dapat dinetralisasikan Disperkim, agar tidak terjadi gejolak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kabupaten Banjar, Ir Mursal, serta Akhmad Rizqon selaku Kepala Bidang (Kabid) Penyediaan Perumahan, belum bisa dikonfirmasi karena masih sibuk mengikuti gelaran rapat.(Zai/klik)
