klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui Dinas Sosial (Dinsos), pastikan kesiapan penanggulangan bencana dan pasca bencana di Kabupaten Banjar, khususnya terkait penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat terdampak bencana.
Kesiapan ini ditegaskan Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, Ahmadi, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Rabu (22/12/2021).
“Ketersedian stok beras Kabupaten Banjar saat ini sebanyak 28,5 ton, yang sebanyak 25 ton dititipkan pada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan 3,8 ton kita simpan di gudang Dinsos,” ujarnya kepada sejumlah awak media.
Ahmadi memastikan, jika dapur umum membutuhkan keperluan beras untuk masyarakat yang terdampak bencana, seperti bencana banjir saat ini, Dinsos selalu siap menyalurkannya.
“Penyaluran bantuan beras dapat dilakukan dengan syarat peningkatan status bencana di Kabupaten Banjar berstatus Tanggap Darurat. Karena itu, kami hingga saat ini masih belum menyalurkan bantuan. Kami masih berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Banjar untuk ketersediaan lauk-pauknya,” ucapnya.
Kendati belum berstatus Tanggap Darurat, papar Ahmadi, namun jika ada permintaan kebutuhan sembako untuk masyarakat terdampak bencana yang dilaporkan desa dan kecamatan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Banjar.
“Kalau ada masyarakat yang mengungsi dan mendirikan dapur umum yang diakomodir desa dan kecamatan, kita tentunya segera berkoordinasi dengan BPBD dan Bupati Kabupaten Banjar, agar bantuan tersebut dapat disalurkan. Jadi, harus ada kebijakan kepala daerah,” katanya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Kabupaten Banjar, HM Riza Dauly, menambahkan, pada gelaran RDP banyak saran dan masukan yang diberikan Komisi IV DPRD terkait langkah-langkah strategis yang harus ditempuh Pemkab Banjar dalam menghadapi bencana di akhir 2021 dan awal 2022 nanti. Baik dalam status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, maupun Pasca Tanggap Darurat bencana.
“Kondisi Tanggap Darurat ini kan ditandai dengan banyak dan masifnya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu sebagai dampak bencana, seperti bencana banjir. Jadi, apabila saat ini ada masyarakat yang terganggu kehidupan dan penghidupannya, silahkan mengungsi ke titik posko yang telah kami persiapkan. Sehingga Pemkab Banjar pun dapat memenuhi kehidupan dan penghidupan masyarakat, tak terkecuali terkait layanan kesehatannya pada dapur umum,” ujarnya.
Riza Dauly yang kesehariannya mengemban tugas sebagai pejabat definitif Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar ini menjelaskan, pembentukan posko tersebut sebagai upaya Pemkab Banjar untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana, sesuai dengan ketersediaan sumber daya BPBD Kabupaten Banjar. Baik dari sisi kesehatan hingga logistik.
“Jadi, kita sudah menyiapkan sejumlah posko dan tempat pengungsian, seperti di Kecamatan Astambul, Martapura, Martapura Timur, hingga di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Banjar, dan dapat kita dirikan dapur umum untuk pelayanan kepada masyarakat. Jika ada masyarakat yang mengungsi secara mandiri laporkan juga kepada kami,” pungkasnya.(zai/klik)
