klikkalimantan.com, MARTAPURA – Untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dan perekonomian pedagang, Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar siap lakukan tata kelola pasar seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Demikian diungkapkan Direktur Perumda PBB Kabupaten Banjar, Rusdiansyah, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (KUMPerindag) Kabupaten Banjar, serta perwakilan dari Kecamatan Pengaron dan Mataraman. RDP ini juga dihadiri Kepala Desa (Kades/Pembakal) Benteng dan Kades Bawahan Pasar, dalam rangka membahas tentang Pengelolaan Pasar.
“Pada intinya, kita menginginkan pasar di Kabupaten Banjar menjadi pasar yang lebih baik. Agar dapat menggali potensi pendapatan melebihi yang ada, serta meningkatkan perekonomian pedagang. Tentunya, hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan semua stakeholder terkait dan pedagang. Tak kalah penting, terkait infrastruktur, sarana dan prasarananya pun juga harus mendukung,” ucapnya.
Rusdiansyah mengakui, berdasarkan survei di lapangan memang masih ada aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengganggu akses jalan. Karena itu, pihaknya bersama stakeholder terkait dan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar akan melakukan monitoring secara bersama-sama.
“Karena permasalahan ini tidak hanya tanggung jawab Perumda PBB saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menata kelola pasar agar saling sinergi. Karena itu kita akan melakukan kunjungan bersama, dan dalam waktu dekat ini kita akan mengagendakan kunjungan ke Pasar Pengaron, Kecamatan Pengaron, dan Pasar Rakyat Bawahan, Kecamatan Mataraman, untuk melihat langsung bagaimana kegiatan pedagang, ketersediaan tempat, infrastruktur, dan fasilitas pendukungnya. Tak terkecuali terkait penanganan limbah pasar,” katanya.
Kendati demikian, lanjut Rusdiansyah, tingkat keramaian pedagang juga mendapat apresiasi, dan merupakan kemajuan perkembangan pedagang yang tentunya akan berdampak meningkatnya perekonomian pedagang dan PAD. Terlebih, pasca terdampak pandemi Covid-19.
“Tapi, dalam hal ini, selaku pengelola pasar tentunya perlu diatur. Tak trkecuali terkait penanganan sampah, yang tentunya harus saling mendukung dan berkoordinasi dengan baik. Sehingga permasalahan ini dapat diatasi,” ujarnya.
Mulyadi selaku Kades Bawahan pun memberikan dukungan penuh atas respon yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terhadap kondisi Pasar Rakyat Bawahan yang terkesan kumuh.
“Karena penataan ini untuk meningkatkan perekonomian pedagang dan PAD. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, sehingga kondisi pasar di desa kami dapat lebih maju. Karena dari dulu hingga sekarang kondisi pasar kami seperti itu-itu saja, tidak ada penataan untuk PKL yang berjualan di area parkir, hingga ke bahu jalan,” tuturnya.
Sedangkan terkait penanganan limbah pasar, papar Mulyadi, mestinya Perumda PBB Kabupaten Banjar melakukan penanganan sampah lebih cepat, agar tidak menumpuk selama beberapa hari.
“Sampah pasar sebenarnya tidak terlalu banyak. Namun, karena penangananya agak lamban, akibatnya tidak hanya sampah pasar yang menumpuk, tapi sampah rumah tangga pun akhirnya ditumpuk di sana. Hari Pasar Bawahan ini kan Minggu, kalau langsung diangkut tidak akan terjadi tumpukkan. Jangan sampai selam tiga hari dibiarkan,” pungkasnya.(Zai/klik)
