klikkalimantan.com, MARTAPURA – Dukung program rencana kerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Komisi I DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di lantai I Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Senin (6/3/2023).
Abdul Razak selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar mengatakan, digelarnya RDP tersebut untuk mengetahui bagaimana peran serta APDESI dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa (Pemdes).
“Berdasarkan RDP tadi, banyak saran dan masukan yang diberikan Kepala Desa (Kades/Pambakal) yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Banjar. Salah satunya, terkait usulan prioritas desa yang tidak terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan,” ujarnya.
Karena itu, Komisi I berharap kedepannya pola Musrenbang di Kabupaten Banjar agar lebih baik lagi, seperti kesepakatan yang telah dibuat bersama Pemerintah Desa (Pemdes).
“Seperti usulan yang telah masuk di rangking satu atau menjadi skala prioritas di tingkat kecamatan, jangan diubah lagi ketika sudah sampai di tingkat kabupaten. Hal ini ternyata pernah terjadi akibat adanya lobi-lobi, sehingga usulan skala prioritas di tingkat kecamatan tiba-tiba berubah,” tegasnya.
Selain itu, dalam gelaran RDP, lanjut Politisi Golkar ini, APDESI juga mempertanyakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
“Selama ini belum pernah ada terealisasikan. Karena itu, Komisi I bersama APDESI akan memperjuangkan keinginan Pemdes agar mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Kalsel untuk kegiatan pembangunan di desa Kabupaten Banjar. Terlebih, terkait bantuan keuangan untuk desa ini sudah terealisasi di Provinsi Jawa Barat,” sebutnya.
Di tempat yang sama, Kasmayuda selaku Kepala Desa Bakambat, Kecamatan Aluhaluh, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC APDESI Kabupaten Banjar, memastikan akan memperjuangkan kesejahteraan Kades di Kabupaten Banjar sesuai dengan program kerja APDESI dan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
“Salah satunya seperti dana santunan untuk Kades yang meninggal dunia di tengah masa jabatannya. Begitu juga terkait dana bantuan untuk desa dari Pemprov Kalsel. Karena, setelah kami cermati di APBDes itu masih nol rupiah. Artinya tidak pernah terealisasikan. Karena itu kami bersama Komisi I DPRD Kabupaten Banjar akan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi yang membidanginya untuk menyuarakan persoalan ini,” pungkasnya.(zai/klik)
