klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Saut Natan Samosir meminta pemerintah kota setempat memperbaiki data kemiskinan ekstrem di kota ini, karena tidak berkesesuaian dengan pemerintah pusat.

Sesuai hasil rapat dengan pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu, ungkap Saut di Banjarmasin, Minggu, data kemiskinan ekstrim di Kota Banjarmasin yang dimiliki pemerintah pusat dengan yang dimiliki Pemkot Banjarmasin jauh lebih banyak.

“Data tahun 2022 dari pusat sebanyak 8.333 kepala keluarga (KK) kemiskinan ekstrem di Banjarmasin, sedangkan dari Pemko Banjarmasin yang sudah di SK Wali Kota Banjarmasin sebanyak 5.706 KK,” ungkap Saut.

Terjadi selisih sebanyak 2.700 KK data miskin ekstrem di Kota Banjarmasin, ujarnya, sehingga ini harus jadi perhatian serius pemerintah kota.

Karenanya, pihaknya di dewan, ucap Saut, mendesak agar dilakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrem ini oleh pemerintah kota, sehingga bersesuaian dengan data pemerintah pusat.

“Siapa tahu ada warga miskin yang belum terdaftar DTKS,” katanya.

Sementara, Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Dolly Syabana membenarkan adanya ketidakcocokan data kemiskinan ekstrem antara pusat dan daerah.

Menurut Dolly penyebab terjadi selisih data miskin DTKS Dinsos Banjarmasin dengan pusat, yakni karena kesalahan pada NIK dan ada yang tidak memiliki NIK.

“Jika ada kesalahan di bagian NIK akan sulit diverifikasi,” tuturnya. Pun demikian, pihaknya akan mendatang ulang kemudian disanding kembali dengan DTKS.

“Kami minta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendata ulang. Nanti kita sanding lagi dengan DTKS,” katanya.