klikkalimantan.com, JAKARTA-Komitmen Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor terhadap perlindungan anak berbuah hasil. Paman Birin, sapaannya, atas jasanya tersebut dianugerahi penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023 kategori Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra dan Direktur Metro TV, Don Bosco Selamun di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, Kamis (20/7). “Alhamdulilah, terimakasih atas apresiasi KPAI. Ini sebagai bukti upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Banua,” ujar Paman Birin.
Dikatakan Paman Birin, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus terus tumbuh berkembang dan maju meraih cita-citanya. Oleh karenanya, wajib dijaga dan dibina sebagai penerus estafet bangsa Indonesia.
Penghargaan untuk Kalsel juga diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang diterima pejabat Bupati HSU, Zakly Aswan. Selain Kalsel, ada dua provinsi lainnya yang juga meraih penghargaan KPAI 2023 kategori SIMEP. Provinsi itu adalah Jawa Tengah dan Sumatera Barat.
Sedangkan pada tingkat kabupaten kota, yang masuk nominasi penerima Anugerah KPAI 2023 adalah Kota Yogyakarta, Kota Mataram, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten HSU, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk KPAI Daerah yang menerima anugerah adalah Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Ketua KPAID Kabupaten Bogor, dan Ketua KPAID Provinsi Bali.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan, KPAI memberikan apresiasi dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan inovasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota terhadap capaian penyelenggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis aplikasi SIMEP. SIMEP merupakan salah satu instrumen KPAI berbasis aplikasi yang bertujuan untuk menilai sejauhmana komitmen dan inovasi daerah dalam mengawasi dan menindaklanjuti berbagai upaya serta kepedulian terhadap pemenuhan dan perlindungan hak Anak.
Penilaian SIMEP, terang Jasra, dilakukan sejak 24 Januari-15 Mei 2023 dengan verifikasi awal pada 6 kementerian/lembaga, 6 provinsi, 10 kabupaten/kota dan KPAID. Selanjutnya dilakukan verifikasi akhir pada 12 Juni-6 Juli 2023.
“Hingga Juni 2023 ini saja sudah ada 1.662 pengaduan dari masyarakat. Ini menunjukkan peran negara, pemerintah pusat, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, dan berbagai masyarakat menjadi tantangan dalam merespon permasalahan anak tersebut,” kata Jasra.
Pada pelaporan masyarakat, sebut Jasra, menjadi kepercayaan publik untuk mengakhiri berbagai permasalahan anak. Untuk itu, KPAI sekarang ini terus melakukan penguatan kualitas pengasuhan anak, menekan angka korban kekerasan, hingga mencegah perkawinan dini pada anak.
Wapres RI, KH Ma’ruf Amin dalam pesannya yang disampaikan melalui tayangan video mengatakan, perlindungan anak harus menjadi perhatian bersama dan kasus anak harus diselesaikan berdasarkan regulasi yang ada.
“Keluarga seharusnya perlu mendapatkan perhatian khusus karena keluarga sebagai miniatur bangsa harus dapat tertangani dalam perlinfungan anak. Oleh karena itu, optimalkanlah digital publik sebagai bagian sosialisasi perlindungan anak, termasuk berbagai kebijakan pemerintah,” ujar Maruf Amin.(pr/klik)
