Pemko Raih WTP Ke-11, Dewan Beri Apresiasi dan Catatan Penting
Klikkalimantan.com, BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi prestasi yang diraih Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya dari BPK RI.
Apresiasi ini diberikan bukan tanpa alasan, mengingat kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dinilai baik selama 11 tahun ini. Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya pun menyatakan bangga atas capaian ini.
Hal ini diungkapkan H Harry Wijaya saat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Senin (3/6/2024).
“Alhamdulilah kita mendapatkan opini WTP kembali untuk yang ke-11 kalinya, meskipun masih ada catatan-catatan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, usai paripurna tersebut.
H Harry Wijaya berharap, catatan yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tersebut dapat segera diperbaiki, sesuai dengan waktu yang diberikan BPK RI.
“Sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan BPK RI yakni 60 hari, maka kami berharap Pemko Banjarmasin dapat segera menyelesaikannya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Meski mendapat predikat WTP untuk ke-11 kalinya, H Harry Wijaya tetap mengingatkan agar Pemko melakukan perencanaan anggaran pembangunan yang benar-benar matang.
Dikatakannya, untuk mempertahankan capian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.
“Harus terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Yang pasti, pertanggungjawaban anggaran yang mesti terus diperhatikan,” katanya.
“Kedepannya, kita berharap Belanja Daerah bisa ditingkatkan lagi. Sebab, bisa berimbas terhadap perekonomian masyarakat, dan tentunya pembangunan semakin merata,” katanya lagi.
Harry menyebutkan, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 akan secepatnya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar).
“Dan dalam waktu dekat pula, akan kita tetapkan menjadi Perda Kota Banjarmasin. Karena ini sudah melalui proses audit dari BPK, tentunya pembahasan tidak lama,” ujarnya.
Meski mendapatkan prestasi yang terbaik di sektor penggunaan anggaran, Harry Wijaya tetap mengingatkan dan mendorong Pemko Banjarmasin untuk terus memberikan pelayanan, pembangunan yang lebih merata.
Sejauh ini, masih ada kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan kawasan pemukiman masyarakat, terutama infrastruktur jalan, jembatan. Disamping itu, Indek Pembangunan Manusia (IPM) juga terus digenjot, serta terbukanya peluang usaha yang lebih banyak bagi generasi muda di Banjarmasin.
“Ini yang harus kita cermati bersama, agar persoalan yang ada di masyarakat bisa terselesaikan. Baik itu sanitasi, hunian, serta peluang usaha yang lebih presentatif,” pungkasnya. (sin/adv/klik)
