Klikkalimantan.com, BATULICIN – Pencapaian response rate yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk online, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Moh Edy Mahmud, kepada Sekda Tanbu H Rooswandi Salem, di ruang kerja Sekda, Rabu (22/09/2020).
Menurut Moh Edy Mahmud, surplus pencapaian target yang berhasil diraih pihak Pemkab Tanah Bumbu, maka BPS memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang dibangun selama ini.
Dalam sensus penduduk tahun 2020, ungkap Moh Edy Mahmud, pihaknya sudah melakukan sensus penduduk secara online pada bulan Februari hingga Mei lalu. Dimana pada tiap daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus penduduk online.
“Untuk Tanah Bumbu, walnya memasang target 11 persen lebih. Setelah selesai pada bulan Mei, maka targetnya terpenuhi sampai 100 persen lebih. Justru itulah, Tanbu menjadi bagian dari beberapa daerah yang memenuhi target sensus penduduk online,” katanya.
Menurut Edy, capaian ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atau pun sebuah partisipasi yang turut mendorong masyarakatnya ikut dalam sensus penduduk online.
“Kami berharap, peran BPS dengan Pemerintah Kabupaten Tanbu akan semakin meningkat, dimana segala data yang kami hasilkan akan dipakai oleh Pemerintah Daerah dalam program pembangunan. Disamping itu, kita menekankan pada kawan-kawan di BPS untuk terus berperan aktif, sehingga keberadaannya sangat dirasakan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sementara Sekda Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan, pihaknya berterima kasih atas peran BPS terkait pendataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program pembangunan di daerah ini.
Lanjut Sekda, BPS dan Pemerintah Daerah sudah merupakan sebuah sinergitas dalam pengelolaan pencapaian data akurat. Tentunya proses pengelolaan data tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak.
“Peran BPS sangat dibutuhkan, sebagai bahan koreksi dan evaluasi data. Dimana hal yang berkaitan program pemerintah diantaranya penurunan angka kemiskinan apakah dianggap efektif,” kata Sekda.
Sejauh ini, lanjut Sekda, SKPD yang menjalankan program kerja kadang lupa menilai ataupun mengukur. Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan program yang ada di dalam dokuman anggaran, seperti program kemiskinan dan kesehatan. Namun tanpa tahu apakah program itu sudah menurunkan angka secara keseluruhan.
“Kita berharap setiap data itu real time dari pihak SKPD, dan suatu saat nanti kita perlu mengadakan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar segera memberikan informasi data terbaru kepada BPS. Sehingga data yang diolah BPS adalah data real time,” imbuhnya.
Alasannya lagi, kondisi penduduk setiap hari bergerak, disitu ada warga yang meninggal ataupun pindah keluar daerah. Kalau dievaluasi perubahan data kependudukan itu akan update dalam satu minggu atau satu bulan untuk penyesuaian data.
“Itupun kalau yang bersangkutan mengusulkan atau melaporkan. Namun pada kenyataannya kadang warga yang meninggal, pindah atau melahirkan, lambat melaporkan. Makanya setiap warga yang baru lahir, pihak Capil langsung membuatkan surat keterangan lahir, sehingga tercatat, lalu akan terlihat jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah,” jelas Rooswandi. (mud/klik)
