Klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Gelombang demo pasca ditetapkannya Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw, terus bergerak melibatkan ribuan buruh, aktivis, hingga mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja ini sudah menjadi perdebatan public, karena dianggap mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja.
Seperti pada beberapa pasal kontroversial yang dinilai merugikan hak-hak pekerja, antara lain tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemberhentian Kontrak Kerja, dan PHK Sepihak.
Sejak Selasa (6/10), gelombang massa yang melakukan protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja terus membesar di sejumlah daerah. Misalnya, di Bandung, Lampung, Surabaya, Bekasi, hingga Banten, termasuk di Banjarmasin.
Sayangnya, gelombang aksi buruh itu seakan diacuhkan Presiden RI Djoko Widodo yang memilih melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Hal ini membuat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) Partai Demokrat, Sri Nurnaningsih, angkat bicara.
Ia meminta Presiden Jokowi kembali ke Istana Negara di Jakarta untuk menghadapi massa penolak UU Omnibuslaw.
“DPN BMI meminta Presiden segera putar balik ke Istana, menemui pendemo. Sehingga apa yang menjadi keluhan serta aspirasi mereka, bisa didengar langsung oleh Presiden,” pintanya.
Secara kelembagaan, Sri menegaskan DPN BMI juga menolak keras disahkannya UU Cipta Kerja, lantaran dianggap tidak sepenuhnya mengakomodir para pekerja dan lebih menguntungkan pengusaha maupun investor.
“Maka dari itu, kita di DPN BMI juga mengharapkan UU ini dibatalkan dan menyerukan tagar #pulangdongpresiden, sebagai bentuk kekecewaan disebabkan Presiden lebih memilih kunker daripada menghadapi para demonstran di Istana Negara,” tegasnya.
Tak kalah dengan daerah lain, demo masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Kalsel yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, juga berlangsung panas. Aksi menolak UU Ombibus Law Cipta Kerja di depan DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (8/10/2020), diwarnai aksi saling dorong dengan polisi.
Massa aksi yang ingin menerobos masuk ke gedung DPRD Kalsel dihadang oleh ratusan polisi yang membentuk pagar betis, lengkap dengan tameng dan pentungan.
Hingga saat ini, aksi masih berlangsung sengit. Massa meminta tegas pemerintah mencabut UU Omnibus Law Ciptaker yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Partai Demokrat pun dalam pengesahan UU Cipta Kerja memilih walkout. Ini menandakan bahwa dari awal kita menolak,” pungkas Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Banjarmasin ini. (sin/klik)
