klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin giat melaksanakan vaksinasi Covid-19. Terbaru, vaksinasi menyasar tenaga pendidik, baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Namun, menurut Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, proses vaksinasi yang dilakukan berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.
Sebab, saat pelaksanaan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dinilai kurang ketat. Mulai penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan prokes lainnya.
“Pada dasarnya kita apresiasi pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik yang ada di Banjarmasin. Hanya saja, proses pelaksanaannya yang tidak menerapkan prokes ketat. Lihat sendiri saat proses vaksinasi yang dilaksanakan hari ini ,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Norlatifah, saat melaksanakan monitoring pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pengajar di SMPN 1 Mulawarman, Sabtu (20/3/2021).
Politisi Partai Golkar ini menyebut, saat proses vaksinasi dilakukan, tidak terlihat pengaturan jarak antar peserta vaksinasi. Baik sebelum maupun sesudah disuntik vaksin, peserta terlihat bergerombol.
Padahal, bagi yang sudah melaksanakan suntik vaksin, lebih ditingkatkan lagi penerapan Prokes. Sebab, vaksinasi tidak menjamin terhindar dari tertularnya virus Covid-19. Hal ini dikarenakan pembentukan antibody di tubuh baru sempurna setelah beberapa hari divaksin.
“Kita minta hal ini menjadi perhatian serius pada saat pelaksanaan vaksinasi lainnya, sebagai langkah antisifasi agar tidak terjadi klaster vaksinasi,” sebut Norlatifah.
Hal senada juga disuarakan Wakil Komisi IV, Zainal Hakim. Menurutnya, proses vaksinasi sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, proses vaksinasi berikutnya bisa ditata dengan lebih baik.
“Secara visual, ada beberapa titik kerumunan peserta vaksinasi. Ini akan kita sampaikan ke instansi terkait, agar kedepannya pelaksanaaan program vaksinasi ditata dengan lebih baik,” pungkasnya. (sin/klik)
