klikkalimantan.com, MARTAPURA – Bencana banjir yang mendera Kabupaten Banjar sejak Desember 2020 hingga Maret 2021 ini, membuat sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur di berbagai sektor mengalami kerusakan, tak terkecuali di sektor pendidikan.
Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (24/3/2021) kemarin bertandang ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) RI untuk menyampaikan sejumlah permasalahan tersebut.
“Kegiatan kunjungan kerja (kunker) yang kami laksanakan sejak 24 hingga 26 Maret 2021 ke Kemenag RI untuk memaparkan terkait permasalahan banjir yang juga mendera sektor lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Banjar,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Syarwani, saat dikonfirmasi klikkalimantan.com melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (26/3/2021).
Menurut politisi Partai Nasdem ini, bencana banjir yang menerjang Kabupaten Banjar hingga sekarang menyebabkan sekitar 123 lembaga pendidikan meliputi Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliah (MA) mengalami kerusakan.
“Alhamdulillah, pada kegiatan kunker kami Komisi IV bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Ahmad Rizanie Anshari, langsung mendapat sambutan hangat dari Ahmad Umar selaku Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag RI bersama Kasubag TU BPK RI,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, papar Syarwani, Dirjen Pendis Kemenag RI Muhammad Ali Ramdhani mengungkapkan, Kemenag RI telah mengalokasikan dana kurang lebih Rp5.135.000,000 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Dana tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan pemulihan sarana prasarana di bidang pendidikan keagamaan. Sehingga, Dirjen Pendis pun mengharapkan agar Lembaga Pendidikan Keagamaan sesegera mungkin menginput data lembaganya melalui Aplikasi Simsarpras Kemenag RI (sarpras.kemenag.go.id), agar dapat diketahui kondisi terakhir di setiap lembaga yang terkena bencana, tak terkecuali di Kabupaten Banjar,” ucapnya.
Atas dasar tersebutlah, Syarwani mengungkapkan, selaku mitra kerja sektor pendidikan, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar akan mendorong setiap lembaga pendidikan swasta agar aktif dalam melakukan penginputan data yang dimaksud.
“Karena, dana sebesar Rp5 Miliar lebih tersebut untuk seluruh lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia yang terkena musibah. Mudah-mudahan lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Banjar yang juga terdampak bencana dapat memperoleh dana tersebut,” harapnya.(Zai/klik)
