Klikkalimantan.com, MARTAPURA – Sinergikan Program Infrastruktur Daerah dengan Program Strategis Nasional, Komisi III DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, Kamis (9/6/2022).
Kegiatan RDP yang langsung dipimpin Mulkan selaku Ketua Komisi III DPRD tersebut juga dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah (Setda), dan Dinas Pekerjaan Umum Penyertaan Ruang dan Pertahanan (PUPRP) Kabupaten Banjar.
Usai RDP, anggota Komisi III DPRD, Irwan Bora, mengatakan banyak perihal yang dibahas dalam rapat tersebut guna menyamakan persepsi dan saling sinergi, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar.
“Dalam kesempatan tersebut kita juga mempertanyakan kegiatan di Dinas PUPRP yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti proyek pembangunan jembatan di Desa Handil Baru, Kecamatan Aluh aluh, dan proyek pembangunan jembatan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Tatah Makmur. Karena pengerjaan pembangunan jembatan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasinya,” ujarnya.
Pada pertemuan hari ini, papar politisi Gerindra ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, HM Riza Dauly, sudah memberikan penjelasan, bahwa pengerjaan dua jembatan tersebut dilakukan secara dua tahap.
“Bahkan, kontraktor tersebut sudah melakukan pengembalian, dan kontraknya diputus. Karena itu kita juga menyarankan agar kedepannya untuk kontraktor yang memiliki rapor merah tidak diberikan referensi untuk melakukan pekerjaan, karena hal ini merusak citra yang ada di Dinas PUPRP,” ucapnya.
Menurut Irwan Bora, pembangunan infrastruktur yang baik di Kabupaten Banjar sangat diharapkan masyarakat, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga.
“Kita pun berharap, Komisi III DPRD dapat mengagendakan pertemuan dengan dinas terkait saban bulan, agar dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khsusunya kegiatan pembangunan yang bermasalah. Kita tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar. Tapi, kita menginginkan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya. Karena itu perlu menyamakan persepsi, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif,” jelasnya.
Menanggapi perihal tersebut, HM Riza Dauly menyatakan, pada prinsipnya menyetujui semua kritikan dan masukkan yang disampaikan Komisi III.
“Pada prinsipnya, semua yang disampaikan, baik kritikan maupun masukan yang diberikan Komisi III menjadi rekomendasi bagi Dinas PUPRP. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan, terlebih insiden yang terjadi belakangan ini, saya meminta review. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih baik lagi dengan adanya kritikan dan masukkan hari ini, guna menjaga marwah Kabupaten Banjar,” pungkasnya.(zai/klik)
