klikkalimantan.com, MARTAPURA – Untuk kesekian kalinya, sejumlah anggota dewan kembali mangkir dari kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang mengagendakan empat kegiatan, salah satunya tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan ABPD 2022.
Karena tak memenuhi kuorum, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi pun lebih memilih cooling down. Mengingat, dari total 45 anggota dewan, tercatat hadir hanya sebanyak 18 orang anggota dewan. Absen sebanyak 27 orang.
Bahkan, gelaran rapat paripurna yang diagendakan pukul 14.00 Wita pada, Rabu (31/8/2022) tersebut molor dari jadwal yang sudah ditentukan, yakni baru dimulai sekitar pukul 16.00 Wita hingga dilakukan dua kali skors sebelum akhirnya gelaran rapat paripurna dibatalkan atau ditutup Akhmad Rizanie Anshari selaku Wakil Ketua II DPRD, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Zaky Hafizie sekitar pukul 16.24 Wita.
Kerap tak memenuhi kuorum, politisi Gerindra Kabupaten Banjar, yakni Irwan Bora mengaku merasa miris dan malu, karena gelaran rapat paripurna yang kerap tak memenuhi kuorum dan tidak sesuai harapan hingga menjadi sorotan publik.
“Ini terjadi karena adanya kepentingan – kepentingan golongan di internal DPRD, dampaknya jadi KIRUN (Daya Kerja Menurun),” ujarnya saat ditemui klikkalimantan.com.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar ini juga mengharapkan kepada semua unsur pimpinan agar dapat segera menyadari penyebab kejadian berulang tersebut.
“Sehingga kedepannya dapat benar-benar membangun citra pemerintah di Kabupaten Banjar yang sesuai harapan masyarakat. Karena akibat tidak kuorum, agenda pemilihan dan penetapan Ketua Komisi IV kembali batal terlaksana. Secara pribadi, kalau terus begini, bubarkan saja Komisi IV atau lebur saja jadi satu,” tegasnya.
Irwan Bora juga merasa heran, digelaran rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas tentang Raperda Perubahan ABPD 2022. Tim koalisi Bupati Kabupaten Banjar malah mangkir dari rapat.
“Mereka itukan partai pendukung, kenapa tidak hadir saat rapat paripurna perubahan anggaran 2022 yang mengambil tentang kebijakan skala prioritas pembangunan daerah. Seperti fraksi Demokrat yang hadir hanya satu orang, Nasdem dua orang, PKB tidak ada, PPP cuma satu orang,” tuturnya dengan kecewa.
Kalau dibiarkan terus berlarut-larut, tambah Irwan Bora, kedepannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tidak akan mampu menyusun program pembangunan untuk selanjutnya,” pungkasnya.(Zai/klik)
