klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin mulai melakukan evaluasi terhadap sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang mengalami penurunan jumlah peserta didik pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Tahun Ajaran 2026/2027.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah regrouping atau penggabungan sekolah, sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, mengatakan kebijakan regrouping bukan semata-mata karena penurunan jumlah siswa. Melainkan berdasarkan hasil kajian dan pemetaan yang dilakukan secara bertahap.
“Kami mulai melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang jumlah siswanya terus menurun. Jika dari hasil kajian memang dinilai perlu dilakukan regrouping, maka proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pelayanan pendidikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ryan menjelaskan, beberapa sekolah telah masuk dalam rencana regrouping. Diantaranya SDN 9 Teluk Dalam dan SDN 10 Teluk Dalam. Selain itu, SDN Mawar 4 dan SDN Mawar 6 juga menjadi bagian dari rencana tersebut.
Sementara itu, tiga sekolah di kawasan Pengambangan juga direncanakan menjadi satu sekolah. Yakni SDN Pengambangan 9 dan SDN Pengambangan 10 yang akan digabungkan ke SDN Pengambangan 8. Begitu pula SDN Kelayan Barat 2 dan SDN Kelayan Barat 3 yang direncanakan untuk disatukan.
Ryan menegaskan, selain melakukan evaluasi terhadap jumlah peserta didik, Dinas Pendidikan juga akan terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SD maupun SMP.
“Kami ingin pemerataan sarana dan prasarana pendidikan bisa lebih maksimal. Dengan fasilitas yang semakin baik dan merata, diharapkan kualitas layanan pendidikan di seluruh sekolah negeri juga semakin meningkat,” katanya.
Menurut Ryan, salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan jumlah siswa di sejumlah sekolah negeri adalah pergeseran demografi penduduk yang menyebabkan distribusi usia sekolah tidak lagi merata di setiap wilayah.
“Pergeseran demografi menjadi salah satu penyebab utama. Ada wilayah yang jumlah anak usia sekolahnya semakin sedikit, sementara di wilayah lain justru lebih banyak. Kondisi ini tentu memengaruhi jumlah peserta didik di masing-masing sekolah,” jelasnya.
Selain faktor demografi, pilihan masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan juga turut memengaruhi jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah negeri. Meski demikian, menurut Ryan, pemerintah tidak dapat membatasi pilihan masyarakat dalam menentukan lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk memilih sekolah negeri. Yang menjadi tugas kami adalah terus meningkatkan mutu layanan pendidikan, agar sekolah negeri semakin berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat,” ujarnya.
Ryan menambahkan, kurikulum nasional yang berlaku juga memiliki batasan. Sehingga pendidikan agama tidak dapat dijadikan fokus utama dalam proses pembelajaran di sekolah negeri. Karena itu, Dinas Pendidikan akan terus berupaya memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik, serta fasilitas sekolah.
“Kita berharap penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan layanan yang merata bagi seluruh peserta didik di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (sin/klik).
