klikkalimantan.com, MARTAPURA – Kawasan Komersial Terpadu Sekumpul (KKTS), atau dikenal juga Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura termasuk dalam daftar aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar yang akan diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB). Prosesnya masih tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Meski pembahasan raperda berjalan lancar, namun menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Lauhul Mahfudz, harus dilakukan rekonstruksi dan penataan ulang untuk menyelesaikan konflik dan mengamankan hak atas aset milik daerah melalui panitia khusus (pansus).
“Pembentukan pansus untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, khususnya terkait kepemilikan aset. Karena kami ingin tahu bagaimana kelanjutannya, statusnya, dan bagaimana nasib kawasan tersebut ke depannya,” kata Lauful Mahfudz ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Perumda PBB, Senin (6/7/2026).
Politisi NasDem ini juga memastikan upaya penataan dan pendataan ulang PPS Martapura telah menjadi prioritas anggota legislatif selama dua tahun terakhir guna memberikan kepastian hukum.
“Hal ini tentunya menjadi strategi kunci dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pembentukan Pansus sangat penting agar aset tidak lagi terkatung-katung dan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah,” ucapnya.
Sementara itu, terkait pembahasan Raperda Penyertaan Modal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh, menjelaskan besaran nilai penyertaan modal untuk Perumda PBB mengalami perubahan menjadi Rp11,9 Miliar setelah dilakukan penyesuaian nilai.
“Sebelumnya sebesar Rp12,2 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian nilai terhadap kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, nilainya menyusut menjadi Rp11,9 miliar,” kata Rahmat Saleh. (to/klik)
