klikkalimantan.com, KOTABARU –PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) pada 2022 berhasil menerima ratusan sertipikat aset tanah baru dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Jumlahnya sebanyak 795 sertipikat. Keberhasilan ini dapat diraih berkat kolaborasi antara PLN dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.
General Manager UIP KLT, Josua Simanungkalit menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan oleh BPN di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengamanan aset PLN.
“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan segala upaya yang luar biasa diberikan dari BPN untuk UIP KLT dalam rangka pengamanan aset. Dimana kegiatan pengamanan aset ini juga akan membantu dalam keberlangsungan penyediaan tenaga listrik,” ujar Josua.
Tercatat hingga akhir Desember ini, UIP KLT berhasil mengamankan aset negara sebanyak 795 senilai Rp 20,5 Miliar, dari target tahun 2022 sebanyak 783 sertipikat. “Pencapaian ini berkat dukungan pemerintah daerah setempat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Dengan berhasilnya diamankan aset sebanyak 795 di tahun 2022, total aset yang telah diamankan berjumlah 2.616 persil,” imbuh Josua
Capaian ini sangat penting bagi PLN, karena dengan pengamanan aset, PLN memiliki legalitas yang dapat memberikan kepastian hukum dan memitigasi risiko bisnis PLN terutama terkait dengan permasalahan tanah yang dapat muncul di kemudian hari.
Josua berharap sinergi dan kolaborasi yang baik antara PLN dan BPN dapat terus dijaga, sehingga kegiatan pengamanan aset yang masih berlangsung kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kedepannya, dengan semangat yang lebih menggelora, kami optimis akan menyelesaikan kegiatan pengamanan aset sebanyak 247 bidang yang tentunya juga akan memiliki tantangan tersendiri. Kami akan terus berupaya untuk menyediakan data administrasi yang lebih baik untuk memaksimalkan upaya pengamanan aset dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menutup celah korupsi untuk mendukung tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945,” kata Josua. (*)
