“Di Usia 497 Tahun, Banjarmasin Belum Merdeka Masalah Sampah”
Klikkalimantan.com. ADVERTORIAL – Tahun 2023 ini, usia Kota Banjarmasin sudah mencapai 497 tahun. Namun belum juga merdeka atas persoalan sampah. Padahal anggaran melalui APBD sudah banyak digelontorkan. Nyatanya, persoalan sampah tak kunjung tuntas.
Berbagai program pun sudah diluncurkan. Baik itu melibatkan masyarakat seperti Bank Sampah, Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), maupun melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur jam buang sampah rumah tangga atau domistik. Hasilnya, belum sesuai harapan.
Tak hanya itu, Tim Satgas Kebersiahan pun pernah dibentuk. Namun tidak juga mampu memecahkan persoalan sampah. Masih saja terjadi penumpukan sampah di Pembuangan Akhir Sementara (TPS) yang lambat terangkut.
Belum lagi bermunculan TPS-TPS liar di beberapa sudut kota. Hal ini juga belum bisa teratasi. Alasannya, sulitnya menemukan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun TPS. Tak ayal, sampah menjadi momok tersendiri bagi kota Banjarmasin.
Akibatnya, kurun waktu 3 tahun terakhir, kota berjuluk Seribu Sungai dan berslogan BAIMAN ini gagal meraih penghargaan Adipura. Sebelumnya, 3 tahun berturut-turut, Kota Banjarmasin berhasil mendapatkannya. Bahkan, dibuatkan monument/tugu Adipura di kawasan Jalan Lambung Mangkurat.
Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan penghargaan Adipura yang diperoleh Kota Banjarmasin untuk ketiga kalinya secara beruntun, dengan alokasi anggaran APBD Tahun 2017 mencapai Rp190 juta.
Sejumlah pihak menyoroti kegagalan Banjarmasin dalam meraih Piala Adipura tersebut. Sebab, sebelumnya pada tahun 2016, dan dua tahun berturut-turut 2017 hingga 2018 sebelum pandemi, Kota Banjarmasin mampu mendapatkan Piala Adipura tersebut.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya menegaskan, penanganan dan pengelolaan persampahan, sepertinya tak pernah tuntas dan terselesaikan. Banyak faktor yang menyebabkan persoalan ini rumit terselesaikan.
Timbulnya masalah sampah tidak terlepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil dan pengelola sampah. Oleh karena itu, perilaku masyarakat merupakan variabel terpenting dalam melakukan pengelolaan sampah, dan keberhasilannya harus didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi.
Apalagi, sampah merupakan bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang terus diproduksi, dan tidak pernah berhenti selama manusia tetap ada. Volumenya akan bertambah seiring dengan pertambahan penduduk.
“Tentunya semakin bertumbuhnya penduduk, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Artinya, pemerintah harus cermat menangani masalah ini sedari dini,” ucap Harry Wijaya.
Untuk menangani permasalahan sampah, berbagai upaya dan program yang sudah dijalankan harus lebih dioptimalkan lagi. Terutama, program penanganan sampah langsung dari sumbernya. Hal ini bisa memberikan dampak yang besar terhadap menumpuknya sampah di pembuangan akhir.
“Tidak hanya Banjarmasin, sampah memang menjadi permasalahan di tiap kota,” ujar politisi PAN ini.
Harry Wijaya menilai, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan punya andil besar dalam penanganan sampah. Hal ini menjadi kunci untuk dapat mewujudkan kebersihan lingkungan kota itu. Yakni pada besarnya kepedulian masyarakatnya.
“Ini juga harus diimbangai dengan kampanye serta gerakan dan sosialisasi terus menerus, sehingga masalah sampah perkotaan ini dapat terpecahkan dan mendapat dukungan dari masyarakat,” katanya.
Tanpa adanya gerakan masyarakat atau kesadaran masyarakat, setinggi apapun teknologi yang diterapkan permasalahan sampah tidak akan selesai, jika kesadaran masyarakat tidak bisa ditimbulkan.
“Kesadaran ini yang perlu juga ditimbulkan. Sehingga ada keserasian antara pemerintah dan masyarakatnya. Dengan demikian, maka penanganan sampah akan lebih mudah,” pungkasnya. (ADV/sin/klik)
