klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kota Banjarmasin menilai, alokasi anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) tak optimal dan perlu ditambah.
Pakta ini disampaikan usai Komisi I menerima kunjungan kerja BNN Kota Banjarmasin, Senin (2/6/2025). Yang mana Pemko hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.6 miliar.
“Kami rasa anggaran sebesar itu masih perlu ditambah, sebab tugas dan tanggung jawab BNN cukup besar dalam menjaga generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah SE.
Aliansyah menyebut, alokasi anggaran tersebut tidak hanya untuk menjalankan tugas utama BNN, yakni pencegahan, pemberantasan, sosialisasi, dan rehabilitasi. Namun juga mencakup biaya operasional, seperti gaji pegawai dan pemeliharaan sarana dan prasana.
“Jelas tidak cukup dengan anggaran sebesar itu. Imbasnya, beberapa program yang mereka rencanakan tidak maksimal dijalankan. Apalagi disampaikan fasilitas seperti mobil operasional yang dimiliki BNN tidak ada peremajaan sejak tahun 2012,” sebutnya.
Politisi PKS ini pun berjanji akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk BNN, agar program yang sudah dicanangkan bisa dijalankan secara maksimal.
“Kita akan sampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar), agar bisa menambah anggaran untuk BNN. Saya rasa cukup realistis dengan tugas dan fungsi mereka,” tegas Aliansyah.
Sementara itu, Kepala BNN Kota Banjarmasin, Kombes Pol Wuryantono SIK MH, membenarkan alokasi anggaran yang diterima BNN hanya sebesar Rp1.6 miliar. Tak hanya itu, di hadapan para anggota Komisi I, pihaknya pun menyampaikan permintaan penambahan fasilitas pendukung, mulai laptop hingga mobil operasional.
Pihaknya berharap ada dukungan dari anggota dewan terhadap kondisi BNN, mulai dari personilnya, pembiayaannya, hingga sarana prasarananya. Kalau dibandingkan dengan instansi lainnya, anggaran yang diterima BNN tidak sebanding.
“Dengan anggaran sebesar Rp1.6 miliar itu jelas tidak sebanding dengan kegiatan yang dikerjakan BNN , apalagi 60%-nya adalah gaji pegawai,” katanya.
Berkaitan dengan sarana dan prasarana, Wuryantono menyebut, sejak 2012 tidak ada peremajaan. Mulai sarana perkantoran, kendaraan operasional yang sifatnya pinjam pakai, kondisinya pun rusak.
“Idealnya ada yang baru. Sedangkan untuk anggaran keseluruhan belum kami hitung. Harapannya, anggaran BNN bisa ditambah,” pungkasnya. (sin/klik)
