klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Meski baru awal tahun 2026, DPRD Kota Banjarmasin sudah memberikan peringatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar tidak lagi mengulang persoalan proyek molor atau tak tuntas di kerjakan yang terjadi di tahun 2025.
Peringatan itu mengemuka dalam rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan 2025 sekaligus pembahasan rencana program kerja 2026 yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Banjarmasin, belum lama tadi.
Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah proyek fisik tidak rampung hingga melewati masa kontrak anggaran, bahkan terdapat satu proyek pengadaan lahan yang gagal dilaksanakan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengendalian waktu pelaksanaan.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho, menegaskan bahwa 2026 harus menjadi titik balik. Ia menghendaki tidak ada lagi proyek yang dikerjakan terburu-buru di akhir tahun hingga berujung pada keterlambatan dan penurunan kualitas pekerjaan.
“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Pekerjaan yang dikejar di akhir tahun sangat berisiko terhadap mutu. Apalagi ada proyek yang melewati tahun anggaran lalu diberi adendum waktu karena tak selesai,” tegas Ridho.
Politisi Partai Golkar itu meminta Dinas PUPR memberikan kepastian jadwal pengerjaan proyek, dengan batas akhir seluruh pekerjaan pada November 2026. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan pekerjaan tertinggal menjelang penutupan tahun anggaran.
“Tadi Kepala Dinas PUPR menyampaikan komitmen bahwa seluruh pekerjaan sudah FAO (final and over) pada November. Ini yang akan kami pegang dan awasi,” ujarnya.
Ridho juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran sejak awal tahun. Mengingat Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan, ia meminta pada triwulan pertama 2026 sudah ada aktivitas nyata di lapangan.
“Proyek strategis daerah harus mulai kontrak dan bekerja sejak Januari–Februari. Jangan menumpuk di akhir tahun seperti sebelumnya,” tandasnya.(sin/klik)
