klikkalimantan.com, MARTAPURA – Hingga saat ini dana untuk program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis), hasil suntikan dana tambahan untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Martapura Banjar Sejahtera dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar belum dapat disalurkan.
Penyebabnya, dan berdasarkan hasil fasilitasi dan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal untuk BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp12,5 Miliar diketok setelah Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 disahkan jadi Perda.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar ternyata sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama stakeholder terkait, tak terkecuali melibatkan BPR Martapura Banjar Sejahtera pada 14 Februari 2026 lalu.
“Kami sangat menyayangkan Perda Penyertaan Modal untuk BPR tidak dapat dieksekusi tahun ini, lantaran ada beberapa regulasi yang dianggap berubah,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, M Zaini pada Rabu (4/3/2026).
Ragu dengan perubahan regulasi yang terkesan dadakan, M Zaini selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar memastikan Komisi II DPRD akan segera bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (5/3/2026) untuk melakukan konsultasi.
“Memang menurut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dana tersebut tidak bisa dieksekusi tahun ini sesuai aturan yang baru. Tapi kami masih ragu, karena terkesan multitafsir,” katanya.
Minimal, lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banjar ini lebih jauh, dana suntikan untuk program Kurma Manis tetap dapat dijalankan BPR tahun ini juga.
“Karena hal ini menyangkut hajad untuk orang banyak, jangan sampai tertunda hingga ke 2027 mendatang baru dapat dieksekusi. Jadi akan kita kejar agar tetap dapat direalisasikan di tahun ini juga,” tutupnya.(zai/klik)
