Penjaga pilar ‘Maju’ dan ‘Adil’. Optimalisasi layanan publik, efisiensi dan transparansi kerja birokrasi via aplikasi. Ujung-ujungnya data (UUD).
Oleh: Rudiyanto
Digitalisasi menjadi hal yang tak mungkin dihindari di era canggih teknologi informasi sekarang ini. Utamanya di lingkungan institusi pemerintahan sebagai pemberi layanan publik bagi masyarakat. Di tengah kondisi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang peran krusial.
Di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, di bawah kepemimpinan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Hj Erna Lisa Halaby – Wartono yang visi Banjarbaru EMAS (Elok Maju Adil Sejahtera) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, Dinas Kominfo mengampu dua pilar sekaligus; Maju dan Adil.
Pada pilar ‘Maju’, Dinas Kominfo Banjarbaru yang saat ini di bawah komando M Agus Adrian melakukan, dan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing daerah melalui digitalisasi layanan dan tatakelola pemerintahan. Ini diwujudkan dalam bentuk pengembangam aplikasi ‘Idaman Publik’ dan ‘Idaman Office’.
‘Idaman Publik’ merupakan layanan terintegrasi bagi masyarakat. Sedangkan ‘Idaman Office’ dibangun untuk mendukung kinerja internal pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data.
“Dukungan infrastruktur seperti jaringan terpusat, pengelolaan server, serta penguatan keamanan siber juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem smart city yang andal,” kata Agus Adrian.
Sedangkan pada pilar ‘Adil’, Dinas Kominfo berfokus pada pemerataan akses dan kesetaraan layanan digital bagi seluruh masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui perluasan jangkauan jaringan, penanganan wilayah nihil sinyal atau blankspot, serta penguatan literasi digital melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media sosial, media center, videotron, dan kolaborasi dengan media massa. Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga diperkuat sebagai ujung tombak penyebaran informasi dan edukasi di tingkat lokal.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga terus ditingkatkan melalui keterbukaan informasi publik, kanal pengaduan digital, serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, digitalisasi tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan keadilan akses dan manfaat yang dirasakan secara merata oleh seluruh warga.
Pun dengan transformasi digital pada sektor pelayanan dasar; pendidikan dan kesehatan juga terus dilakukan. Hingga saat ini, layanan Dinas Kominfo telah menjangkau 115 titik akses dengan cakupan 100 persen pada SOPD, kelurahan, puskesmas, dan sekolah pada jenjang SMP. Selain selain sebagai penetrasi mempercepat layanan publik berbasis digital, ini dilakukan juga untuk mendukung pencapaian indeks pemerintah digital.
Untuk mendukung transformasi digital secara penuh, Pemko Banjarbaru telah menetapkan kebijakan pengelolaan akses internet terpusat melalui Dinas Kominfo dengan memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Keunggulan utama sistem terpusat ini terletak pada penggunaan Internet Dedicated dengan IP Transit, yang secara teknis jauh melampaui koneksi internet standar (broadband) yang sebelumnya terpasang secara parsial di masing-masing SOPD.
Melalui layanan dedicated, setiap unit kerja mendapatkan jaminan kecepatan simetris antara upload dan download (1:1) tanpa dipengaruhi oleh ambang batas pemakaian wajar (Fair Usage Policy/FUP). Penggunaan IP Transit memastikan trafik data pemerintah kota memiliki jalur langsung ke konten global dengan latensi yang jauh lebih rendah, sehingga akses ke aplikasi strategis maupun Pusat Data Nasional (PDN) menjadi lebih responsif. Selain itu, manajemen satu pintu ini memungkinkan penguatan keamanan informasi secara berlapis, di mana setiap lalu lintas data dapat dipantau dan dilindungi melalui firewall terpusat untuk memitigasi risiko serangan siber secara dini.
Di sisi pengawasan kota, infrastruktur keamanan telah diperkuat dengan pemasangan 110 titik CCTV strategis, yang mencakup 80 lokasi di jalan raya utama dan 30 titik di berbagai unit pelayanan publik. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan keamanan lingkungan secara real-time, tetapi juga menjadi basis data visual untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di lapangan.
Guna menopang ekosistem digital tersebut, Dinas Kominfo mengoperasikan Data Center terintegrasi yang menyediakan layanan server dan infrastruktur TIK bagi seluruh SKPD. Fasilitas ini menjadi tulang punggung bagi berbagai aplikasi strategis daerah, memastikan integrasi data dan efisiensi pengelolaan layanan pemerintah berbasis elektronik tetap terjaga.
Sebagai bagian dari sinergi nasional, Pemko Banjarbaru juga aktif memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan alokasi sumber daya sebesar 80 GB memori dan 12 TB storage. Meskipun sempat terdampak insiden ransomware nasional pada Juni 2024, langkah-langkah pemulihan teknis telah berhasil dilakukan sehingga layanan kini sudah dapat dioperasikan kembali secara bertahap dengan protokol keamanan yang lebih ketat.
Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, direncanakan relokasi Command Center dari Balaikota ke kantor Dinas Kominfo. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pusat kendali dengan pusat infrastruktur, sehingga proses pemeliharaan sistem dan respons terhadap gangguan dapat dilakukan secara lebih cepat dan optimal. Secara keseluruhan, infrastruktur digital Kota Banjarbaru berada dalam kondisi operasional yang stabil dan terus bertransformasi menuju layanan pemerintahan yang lebih andal, aman, dan berkelanjutan.
Sepaket di era transformasi digital, data menjadi nadi yang tak terbantahkan keberadaanya. Satu Data Indonesia (SDI) menjadi program pusat yang wajib diterapkan oleh pemerintah daerah.
Di Banjarbaru, Satu Data Banjarbaru telah terbentuk. Di portal ini, seluruh data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhubung dan terintegrasi dengan portal SDI Bappenas RI dan Ekosistem Data Provinsi Kalimantan Selatan. Hasilnya sudah terlihat, nilai Indeks SDI Kota Banjarbaru pada 2025 sebesar 75,12 persen. (klikkalimantan.com)
