klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kota Banjarmasin, yang digelar di Gedung Dewan, Kamis (9/7/2026).
Dalam pidatonya, Yamin menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada arah kebijakan nasional, termasuk kerangka ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan surat Nomor S-48/PK/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang penyampaian kerangka ekonomi makro tahun 2027 sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan KUA-PPAS,” ujarnya.
Yamin menjelaskan, kebijakan tersebut memuat arah transfer ke daerah (TKD) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Serta memperkuat kebijakan kewilayahan.
Lebih lanjut Yamin menyampaikan, dokumen KUA-PPAS 2027 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Mulai dari arah pembangunan nasional, hingga kondisi riil daerah.
“Rancangan KUA-PPAS tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas daerah dalam RPJMD, serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah yang dinamis,” tegasnya.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kota Banjarmasin mengusung tema pembangunan: “Pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui investasi dan infrastruktur terintegrasi berwawasan lingkungan.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas utama. Yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital; peningkatan keamanan, penguatan ekonomi daerah; serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berketahanan.
“Prioritas pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, didukung tata kelola pemerintahan yang efektif, aman, serta layanan publik berbasis digital,” jelas Yamin.
Dari sisi fiskal, Pemkot Banjarmasin merencanakan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp2,13 triliun. Angka tersebut seimbang dengan rencana belanja daerah yang juga dipatok Rp2,13 triliun, mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Sementara itu, pembiayaan daerah direncanakan dengan skema berimbang, dimana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp0.
Namun demikian, Yamin mengakui bahwa proyeksi pendapatan tersebut belum memasukkan dana transfer pusat yang bersifat khusus.
“Pendapatan daerah ini masih belum mencantumkan dana transfer pemerintah pusat yang bersifat earmarked seperti Dana Alokasi Khusus dan insentif fiskal, karena regulasinya belum ditetapkan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, memberikan catatan tegas terhadap pengelolaan anggaran ke depan. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi serapan anggaran, agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tinggi.
“Kami mengingatkan agar realisasi anggaran dapat terserap maksimal, sehingga SILPA tidak kembali melambung tinggi,” tegas Rikval.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan pada tahun 2027.
“Kami berharap target PAD bisa meningkat sekitar 20 hingga 40 persen dibandingkan tahun 2026,” tambahnya.
Rikval menegaskan, penyampaian KUA-PPAS ini merupakan tahap awal, dan pembahasan lebih mendalam akan dilakukan di tingkat Badan Anggaran (Banggar).
“Mekanismenya nanti akan dibahas di Banggar. Hari ini baru tahap penyampaian,” pungkasnya.
Rancangan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislative, untuk mencapai kesepakatan bersama, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.(sin/klik)
