klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Pelaksanaan reses ketiga masa sidang kedua Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, mengungkap persoalan mendasar yang luput dari perhatian pemerintah. Di tengah berbagai program wajib belajar dan bantuan pendidikan, ternyata masih terdapat belasan anak di Kelurahan Basirih yang terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi.
Temuan tersebut mencuat saat warga menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi dalam kegiatan reses. Sedikitnya lebih dari 10 anak diketahui tidak lagi mengenyam pendidikan lantaran keluarga tidak mampu membiayai sekolah. Ironisnya, mereka juga disebut belum tersentuh program jaminan pendidikan maupun bantuan pemerintah yang seharusnya dapat mencegah anak putus sekolah.
Saut Nathan Samosir mengaku prihatin sekaligus terkejut dengan fakta tersebut. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan masih adanya celah dalam pendataan maupun penyaluran program pendidikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya cukup kaget mendengar langsung dari masyarakat bahwa masih ada lebih dari 10 anak di Basirih yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Yang lebih memprihatinkan, mereka ternyata tidak tercover dalam program bantuan pendidikan. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa mereka bisa luput dari perhatian pemerintah,” ujar Saut.
Politisi PDIP itu menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Menurutnya, apabila pemerintah memiliki sistem pendataan yang akurat dan pengawasan yang berjalan optimal, semestinya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sudah teridentifikasi sejak awal dan memperoleh intervensi sebelum memutuskan berhenti sekolah.
“Kalau data penerima bantuan benar-benar valid dan diperbarui secara berkala, seharusnya anak-anak ini tidak sampai putus sekolah. Artinya ada yang perlu dievaluasi, baik dari sisi pendataan maupun penyaluran program. Jangan sampai bantuan hanya bagus di atas kertas, tetapi masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak merasakannya,” tegasnya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Saut menyatakan akan segera memanggil dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk memastikan seluruh anak yang putus sekolah segera didata dan difasilitasi agar dapat kembali melanjutkan pendidikan.
“Saya akan meminta Dinas Pendidikan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan mencari solusi konkret. Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena persoalan ekonomi,” katanya.
Saut menegaskan, temuan dalam reses kali ini menjadi alarm bahwa persoalan akses pendidikan di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya terselesaikan. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada angka partisipasi sekolah, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan akibat lemahnya pendataan maupun minimnya pengawasan.
“Anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Di balik itu ada masa depan yang terancam hilang. Pemerintah harus menjadikan persoalan ini sebagai prioritas, bukan menunggu kasus serupa kembali ditemukan dalam kegiatan reses anggota dewan,” pungkasnya.(sin/klik)
