klikkalimantan.com, BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin menggelar hearing yang dirangkai dengan jalan sehat bertajuk “Jalan Sehat Pagi Serap Aspirasi” dengan menghadirkan perwakilan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT PLN wilayah Kalselteng, Sabtu (1/8/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Basemen Gedung DPRD Kota Banjarmasin itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Muhammad Isnaini dan Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar, serta masyarakat yang terdampak langsung pemadaman listrik bergilir dalam beberapa pekan terakhir.
Forum yang mengangkat tema “Pemadaman Listrik Bergilir di Kota Banjarmasin” tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada PLN, sekaligus mendesak adanya kejelasan solusi dan percepatan pemulihan sistem kelistrikan.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan biasa, melainkan sudah masuk kategori krisis layanan publik.
“Ini bukan persoalan sepele. Dampaknya sudah meluas, tidak hanya ke rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha, UMKM hingga sektor industri. Aktivitas ekonomi warga ikut terganggu,” tegas Isnaini.
Ia menyebut, DPRD menerima banyak keluhan masyarakat terkait pemadaman yang dinilai terjadi berulang tanpa kepastian waktu dan solusi yang jelas.
“Kita menerima banyak laporan dari masyarakat. Pemadaman terjadi berulang, informasinya sering tidak jelas, dan masyarakat akhirnya yang dirugikan. Ini harus menjadi perhatian serius PLN,” ujarnya.
Isnaini juga menyoroti keterbatasan solusi alternatif yang bisa dilakukan masyarakat, seperti penggunaan generator set (genset), yang dinilai tidak realistis bagi sebagian besar warga.
“Tidak semua masyarakat mampu membeli genset. Harganya mahal, belum lagi persoalan ketersediaan solar yang juga terbatas. Artinya, masyarakat tidak punya banyak pilihan selain bergantung pada PLN,” katanya.
Dalam forum tersebut, DPRD secara tegas mendorong PLN untuk tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga langkah konkret dan terukur dalam mengatasi pemadaman listrik.
“Kami tidak ingin hanya mendengar penjelasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian kapan masalah ini selesai dan bagaimana langkah konkret penanganannya,” tegasnya.
Ia berharap PLN dapat mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan sesuai target yang telah disampaikan, serta memperbaiki sistem komunikasi kepada masyarakat agar lebih transparan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menilai forum yang digelar DPRD tersebut sebagai langkah strategis untuk membuka ruang komunikasi yang selama ini dinilai kurang maksimal.
“Kegiatan ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima dampak, tetapi juga mendapatkan penjelasan langsung dari PLN. Transparansi seperti ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota juga berkepentingan agar persoalan kelistrikan segera tertangani karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi daerah.
“Pemadaman listrik ini berdampak luas, termasuk terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Karena itu, percepatan penanganan menjadi hal yang sangat mendesak,” pungkasnya. (sin/klik)
