klikkalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Kejahatan Siber terhadap Perempuan dan Anak di Perguruan Tinggi, Satuan Pendidikan, dan Pondok Pesantren se-Kalsel, Senin (27/7/2026) di Ruang Rupatama Polda Kalsel.
Juga menandatangani MoU; Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, HM Tambrin, serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) se-Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengatakan, pembentukan forum ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda dan Kanwil Kemenag Kalsel, serta 21 Satgas PPKPT se Kalsel yang telah membangun sinergi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
“Melalui semangat bekerja bersama, merangkul semua, kita harus terus memperkuat kolaborasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dari hulu hingga hilir,” ujar Gubernur Kalsel H. Muhidin.
Menurutnya, pembentukan forum bersama yang dihadiri Kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel ini, berangkat dari keresahan, karena masih ditemukannya berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Padahal, lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi.
“Selain itu meningkatnya ancaman kejahatan siber yang dipicu oleh perkembangan media digital. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dinilai memiliki risiko lebih besar menjadi korban kekerasan maupun interaksi negatif di media sosial yang berdampak pada kesehatan mental serta perkembangan sosial mereka,” ucap Gubernur H Muhidin.
Lebih khusus lagi, Gubernur H. Muhidin juga meminta persoalan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang saat ini tengah marak, juga masuk dalam pencegahan dan penanganan di forum bersama ini.
Ia menekankan, persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat.
“Forum bersama yang dibentuk ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menyusun langkah-langkah pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pengawasan yang terintegrasi di seluruh satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan pondok pesantren di Kalimantan Selatan,” kata Muhidin. (to/klik)
