klikkalimantan.com, PARINGIN – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Balangan mengembangkan 10 inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang, sanitasi, serta pengembangan kawasan permukiman.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Balangan, Rahmadiah, mengatakan inovasi tersebut dikembangkan untuk mempercepat pelayanan publik agar lebih mudah, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari bagaimana pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Rahmadiah, Kamis (23/7/2026).
Sepuluh inovasi yang dikembangkan Dinas PUPR Perkim Balangan meliputi Kularakat (Kolaborasi Usulan, Laporan dan Aduan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpadu), Pepes Papari (Percepatan Proses Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung/PBG Mandiri), Kaminting (Kelola Limbah Lawan Stunting), Si Langkar (Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Bangunan Irigasi), dan Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna).
Selain itu, inovasi lainnya yakni Basalaman (Balangan Sanitasi Layak dan Aman), Bedah Seru (Bedah Rumah Seribu Unit), Paman Latif (Penanganan Permukiman Kumuh Secara Kolaboratif), Sijaskon (Sistem Informasi Jasa Konstruksi), serta Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang).
Menurut Rahmadiah, seluruh inovasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemanfaatan teknologi, meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, serta mendukung penyediaan permukiman yang layak, sanitasi yang aman, tata ruang yang tertib, dan infrastruktur yang berkualitas.
Ia berharap inovasi pelayanan publik tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Balangan.
Ke depan, Dinas PUPR Perkim Balangan akan terus mengembangkan inovasi sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (to/klik)
