klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pembahasan dilakukan secara maraton, bahkan tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga berlanjut hingga malam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar sesuai kebutuhan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Banggar DPRD bersama TAPD menargetkan pembahasan dapat dituntaskan pada akhir November 2026, sehingga APBD 2027 dapat segera disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam proses pembahasan, setiap alokasi anggaran dicermati secara ketat dan teliti. Efektivitas penggunaan anggaran, skala prioritas pembangunan, serta ketepatan sasaran, menjadi sejumlah aspek penting yang mendapat perhatian.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menegaskan pihak legislatif menaruh harapan besar agar APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran. Tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap Pemko Banjarmasin dapat membelanjakan anggaran secara benar, tepat sasaran, dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Rikval, setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat jelas bagi masyarakat. Karena itu, pembahasan bersama TAPD tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan mengejar target pengesahan, tetapi juga harus memastikan program yang disusun mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“DPRD juga menginginkan agar penggunaan APBD 2027 dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak mengabaikan kepentingan publik,” ujarnya
Dengan pembahasan yang berlangsung intensif tersebut, politisi Golkar ini berharap seluruh program pembangunan yang nantinya disepakati dapat memberikan manfaat optimal, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin.
“Kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa besar manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat,” tandasnya. (sin/klik)
