klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin, Hendra SE menilai, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBBD) terkesan lamban. Hingga triwulan kedua 2025, mencapai 50%.
“Dengan rendahnya serapan anggaran tersebut, tentunya akan berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan, Pemko Banjarmasin harus serius untuk meningkatannya,” ucap Hendra.
Politikus PKS ini mengatakan, dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025, menginstruksikan kepada daerah untuk memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.
Terutama disektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian inflasi, dengan rendahnya realisasi anggaran tersebut, tentunya bertentangan dengan semangat efsiensi, efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk itulah Pemko Banjarmasin harus segera mengambil beberapa langkah kontrek sehingga program pembangunan tidak berdampak. Lemahnya belanja daerah ini bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat,”katanya.
Lebih jauh dijelaskan Hendra, pertama melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap perangkat daerah dengan realisasi anggaran rendah, Kedua, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari penundaan pelaksanaan program.
“Harus ada percepatan serapan ABPD agar masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (sin/klik)
