klikkalimantan.com, PARINGIN – Anggota DPRD Balangan, Saiful Arif menegaskan bahwa pelayanan kesehatan seperti program Home Care, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus tetap menjadi prioritas meski pemerintah daerah menerapkan efisiensi belanja.
“Kalaupun aturan efisiensi terbaru diberlakukan, kami berharap dinas tidak memangkas belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kualitas layanan kesehatan di Balangan tetap harus terjaga,” ujar Saiful Arif, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, penerapan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan di daerah.
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Kesehatan, disebut masih menunggu petunjuk teknis maupun surat edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Rencana efisiensi anggaran sudah diatur dalam PMK 56/2025, tapi pelaksanaannya di daerah, termasuk Balangan, masih belum maksimal,” ungkap politisi asal Balangan ini.
Saiful Arif juga menekankan pentingnya transparansi dan responsivitas SKPD dalam menindaklanjuti kebijakan pusat. DPRD, kata dia, akan memastikan fungsi pengawasan berjalan agar kebijakan efisiensi tidak hanya sebatas formalitas.
“Fungsi anggaran DPRD bukan hanya mengesahkan, tapi juga mengawasi. Karena itu, kami ingin pelaksanaan efisiensi benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar di tengah kondisi fiskal yang ketat, pemerintah daerah tetap cermat dalam menentukan prioritas belanja. Pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar harus tetap menjadi sektor utama yang tidak boleh dipangkas.
“Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Justru di tengah keterbatasan fiskal, kita harus memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Saiful Arif.
Pernyataan DPRD Balangan ini muncul di tengah upaya pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan penghematan belanja negara dan daerah sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan fiskal nasional.
DPRD Balangan menegaskan akan terus mengawal proses implementasi efisiensi anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjamin kualitas layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial dasar lainnya. (to/klik)
