klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan se-Kalsel, Selasa (25/11/2025) di Banjarmasin. Dihadiri Gubernur Kalsel, H Muhidin, saat rakor dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama bupati/wali kota se-Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan, dunia pendidikan saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari digitalisasi, perubahan kurikulum, percepatan teknologi, hingga dinamika sosial-ekonomi yang menuntut adaptasi cepat. Untuk menjawab berbagai tantangan itu, Pemprov Kalsel memfokuskan pembangunan pendidikan pada beberapa prioritas.
Dipaparkan Gubernur Muhidin, rioritas pertama adalah pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat. Selain itu, Pemprov Kalsel memperkuat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar aktivitas belajar tidak terhambat kerusakan fasilitas. Upaya lainnya adalah pemetaan digitalisasi pendidikan untuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Ini adalah tugas kita bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memantau kebutuhan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung agar kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” kata H Muhidin.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terkait besaran tunjangan guru yang bertugas di daerah pelosok.
“Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai guru, saya merasakan langsung bagaimana kecilnya tunjangan di daerah terpencil. Kami memohon kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek RI agar tunjangan guru di pelosok dapat ditingkatkan. Jangan disamakan dengan guru di kota. Mereka pantas mendapat tunjangan yang layak demi kesejahteraan mereka,” kata Gubernur Muhidin. (to/klik)
