klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pada 24 Juli 2022 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi, dikagetkan munculnya kabar bahwa Kiram Park nantinya tak lagi menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Banjar. Melainkan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Hal tersebut akan terwujud jika kesepakatan antara kedua kepala daerah, yakni Bupati Kabupaten Banjar dan Bupati Tanah Tala, terkait tapal batas wilayah telah memiliki kekuatan hukum.
Mengetahui perihal tersebut, Rofiqi pun dengan tegas menyatakan akan menolak keputusan tersebut.
“Jelas akan saya protes. Kebijakan ini jelas-jelas tidak berpihak terhadap warga di sana. Kalau perlu, saja juga akan datang ke Kemendagri, khusus untuk mebahas masalah ini,” tegasnya.
Masalahnya bukan hanya Kiram Park saja, lanjut Rofiqi lebih jauh. Akan tetapi sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di sana akan terdampak terhadap kebijakan tersebut.
“Berdasarkan laporan yang saya dapat, di wilayah RT02, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, termasuk Kiram Park, total luasannya sekitar 2.000 hektare lebih. Ini kan Konyol, dan harus di protes. Kalau tetap dibiarkan, kedepannya akan ada ribuan masalah, khususnya terkait legalitas alas atas kepemilikan lahan yang beralih dari Kabupetan Banjar menjadi Kabupaten Tanah Laut,” ucapnya.
Tak hanya Ketua DPRD, Iwar selaku Pembakal Desa Kiram pun memastikan pihanya juga akan melakukan protes terhadap tapal batas yang didasari atas kesepakatan dua kepala daerah tersebut.
“Saya sejak di dalam perut ada di Desa Kiram. Sekarang batasnya diubah, dan menghilangkan wilayah RT02. Jelas kami akan melakukan protes, karena ini sudah tidak benar,” ujarnya.
Iwar memastikan, pihaknya akan tetap berpegang pada peta tapal batas wilayah yang ada. Karena sebeb itu, ia pun berharap Pemerintah Kabupetan (Pemkab) Banjar tidak lantas melemah, dan setuju atas tapal batas yang baru tersebut.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, upaya konfirmasi pun dilakukan klikkalimantan.com ke Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Banjar, Rabu (27/7/2022).(zai/klik)
