klikkalimantan.com, MARTAPURA – Berdasarkan data pada Satuan Gugus Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (GTPP Covid-19) pada awal November 2020 lalu, terhitung sejak September 2020 lalu kasus baru Covid-19 di Kabupaten Banjar telah terjadi penurunan hingga di bawah 10 persen, seperti diberitakan klikkalimantan.com sebelumnya.
Kendati demikian, Wakil GTPP Covid-19 yang kesehariannya mengemban tugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Mokhammad Hilman, tetap mewanti-wanti agar instansi terkait bersama masyarakat tetap harus siaga dan waspada akan penyebaran Covid-19.
“Kita tetap harus siaga dan waspada terhadap penyebaran Covid-19 ini. Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikukuhkan sebagai Duta Perubahan Perilaku, agar menjadi contoh di masyarakat. Serta terus melakukan penegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19, bekerjasama dengan TNI/Polri,” ujar Hilman pada 5 November 2020 lalu.
Sayangnya, seiring pembatasan sosial di Kabupaten Banjar telah dilonggarkan, penanganan wabah Covid-19 di kabupaten ini terkesan kian melemah.
Kesan tersebut tergambarkan dari kondisi tendon dan wastafel sebagai tempat cuci tangan yang ditempatkan di kawasan umum tampak tak terawat dan kotor, hingga sebagain tendon, tempat hand sanitizer nampak kosong. Begitupun kondisi keran airnya bocor, bahkan ada yang hilang karena terlepas.
Dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, HM Irwan Kumar, melalui Azhar Alamsyah selaku Sekretarisnya mengatakan, BPBD yang tergabung dalam satuan GTPP Covid-19 hingga saat ini terus melakukan upaya Pencegahan dan Pengendalian penyebaran wabah Covid-19.
“Bahkan, tim kami tetap melakukan pengisian terhadap tendon-tendon yang difungsikan sebagai tempat cuci tangan,” katanya kepada klikkalimantan.com, Selasa (1/12/2020).
Ketika ditanya mengapa ada sebagian tendon dan tempat hend sanitizer nampak kosong, hingga wastafelnya kotor, serta keran air bocor, bahkan kerannya terlepas hingga hilang nampak tanpa perawatan?
Azhar pun menjawab, kewenangan BPBD Kabupaten Banjar hanya melakukan pengisian terhadap air tendon yang ditempatkan di kawasan publik, baik tendon yang difasilitasi BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 10 unit tendon dengan kapasitas tampung 1.200 Liter, Dinas PUPR Kabupaten Banjar sebanyak 25 unit tendon dengan kapasitas tampung sekitar 200 Liter, dan 6 unit tendon dari Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi.
“Tugas kami hanya menyediakan tendon dan melakukan pengisian. Tapi, terkait fasilitas lainya seperti penempatan wastafel, sabun hand sanitizer, dan perawatannya, bukan kewenangan kami. Jika ada fasilitas yang hilang atau rusak, kami hanya melaporkan kepada instansi terkait yang melakukan pinjam pakai untuk melakukan perbaikan, seperti DLH yang juga menyiapkan tendon include dengan fasilitas lainya. Apabila ada kebocoran tendon mereka, akan kami laporkan untuk dilakukan perbaikan,” bebernya.
Beberapa hal tersebutlah, lanjut Azhar, yang melatar belakangi kenapa sebagian tendon ada yang kosong. Mengingat, kalau pun dilakukan pengisian, apabila keran airnya bocor atau hilang, akan sia-sia saja.
“Kalau terkait tendon yang berada di dalam kawasan pasar, memang tim kami tidak dapat melakukan pengisian. Karena mobil tangki yang melakukan pengisian kesulitan menjangkau daerah tersebut, seperti di dekat Kelurahan Murung Kertaon. Karena yang menentukan titik penempatannya 11 unit tendon dengan kapasitas 1.200 Liter tersebut, instansi yang melakukan pinjam pakai,” ucapnya.
Adapun penyebab kotornya wastafel hingga hilangnya tempat sabun hand sanitizer, dan keran air terlepas, Azhar menduga hal tersebut dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab, selain faktor lainya.
“Yang jelas, tim kami selalu melaporkan terkait kondisi fasilitas tendon tersebut apabila terjadi kerusakan. Bahkan, ada juga oknum yang tak bertanggung jawab dengan sengaja membuka keran dan tidak menutupnya, sehingga tendon yang baru terisi air kembali kosong,” ujarnya.
Sebagai upaya menanggulangi permasalahan tersebut, Azhar memastikan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar sebagai penegak perda.(Zai/klik)
