Oleh: Ruhansyah, Dosen UNISKA MAB
Ujian sejatinya bukan sekadar ritual akademik tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur pemahaman peserta didik sekaligus menilai efektivitas proses pembelajaran. Dari hasil ujian itulah guru, sekolah, bahkan negara mengambil keputusan penting: mulai dari kenaikan kelas hingga kelulusan. Karena itu, satu kata kunci yang tidak boleh dikompromikan dalam pelaksanaan ujian adalah integritas.
Perkembangan teknologi telah membawa dunia pendidikan pada transformasi besar. Ujian tidak lagi selalu identik dengan kertas dan pensil. Asesmen berbasis teknologi kini menjadi pilihan banyak sekolah karena dinilai lebih efisien, cepat, dan ramah lingkungan. Hasil ujian dapat diproses secara otomatis, penggunaan kertas berkurang, dan data tersimpan rapi dalam sistem digital.
Namun, kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaannya. Di lapangan, asesmen berbasis teknologi justru menyisakan persoalan serius: terbukanya celah kecurangan yang semakin canggih dan sulit terdeteksi.
Pada ujian manual, kecurangan relatif mudah diawasi karena interaksi berlangsung secara langsung dan pengawasan dilakukan secara kasat mata. Sebaliknya, dalam ujian digital, pengawasan tidak hanya menuntut kehadiran fisik, tetapi juga pemahaman teknologi. Tanpa pengawasan yang kompeten, ujian digital justru menjadi arena “adu kecerdikan” antara sistem dan peserta didik.
Fenomena peserta didik mengakses soal melalui barcode menggunakan Google Lens, lalu membuka Google Form ujian sambil mengaktifkan aplikasi lain, bukan lagi cerita asing. Bahkan, kemunculan kecerdasan buatan seperti ChatGPT menambah daftar panjang potensi kecurangan. Dengan beberapa sentuhan layar, jawaban bisa diperoleh tanpa proses berpikir yang semestinya.
Kondisi ini berbeda ketika sekolah menggunakan aplikasi ujian dengan sistem pengamanan yang ketat, seperti CBT Exambro, yang membatasi akses ke aplikasi lain. Artinya, persoalan utama bukan semata pada teknologi, melainkan pada pilihan sistem, kesiapan pengawasan, dan keseriusan penyelenggara.
Kecurangan dalam asesmen digital tidak bisa dianggap sepele. Dampaknya bukan hanya pada hasil ujian yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Ketika kecurangan dibiarkan, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlahan tergerus. Sekolah pun berisiko kehilangan kepercayaan publik karena keputusan akademik diambil berdasarkan data yang tidak valid.
Lebih jauh, jika praktik ini terus berlangsung, mutu pendidikan akan dipertaruhkan. Kelulusan dan prestasi tidak lagi mencerminkan kompetensi, melainkan kemampuan memanfaatkan celah sistem.
Karena itu, pencegahan kecurangan dalam asesmen berbasis teknologi harus dilakukan secara serius dan sistematis. Pengawas ujian tidak cukup hanya hadir di ruang ujian, tetapi juga harus melek teknologi dan memahami aplikasi yang digunakan. Panitia perlu melakukan evaluasi harian, monitoring langsung, serta memastikan setiap prosedur berjalan sesuai aturan.
Tak kalah penting, komunikasi yang jelas antara panitia, pengawas, dan peserta didik harus dibangun sejak awal. Aturan dan konsekuensi pelanggaran harus dipahami bersama agar tidak ada ruang untuk pembenaran atas kecurangan.
Pada akhirnya, asesmen berbasis teknologi seharusnya menjadi simbol kemajuan pendidikan, bukan justru menjadi pintu masuk runtuhnya integritas. Teknologi hanyalah alat. Tanpa komitmen terhadap kejujuran dan pengawasan yang kuat, secanggih apa pun sistem asesmen, tujuannya akan kehilangan makna.***
