klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin di ruang Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Senin (2/6/2026).
RDP tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sekaligus evaluasi pelaksanaan program kerja Diskominfotik Tahun Anggaran 2026. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah rencana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di setiap RT di Kota Banjarmasin.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, mengatakan pihaknya meminta penjelasan terkait progres sejumlah program yang hingga saat ini belum berjalan optimal. Termasuk program pemasangan CCTV yang dinilai penting untuk mendukung keamanan dan pengawasan lingkungan.
“Melalui rapat ini kami ingin mengetahui sejauh mana progres program-program yang telah dianggarkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemasangan CCTV di tiap RT, karena program ini menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti persoalan serapan anggaran yang belum maksimal. Menurut Ridho, perubahan akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sejumlah program.
Tak hanya itu, pembelian layanan internet di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin turut menjadi bahan evaluasi. DPRD meminta agar kebutuhan layanan internet disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.
“Kami juga menyoroti pengadaan layanan internet, agar disesuaikan dengan kebutuhan setiap SKPD. Jangan sampai ada pemborosan anggaran akibat spesifikasi atau kapasitas layanan yang tidak sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin, Febpry Graha Utama, memastikan seluruh program kerja yang telah direncanakan tetap berjalan, meskipun terdapat beberapa hal yang masih dalam tahap evaluasi dan penyempurnaan.
Menurutnya, program pemasangan CCTV masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan master plan sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Selain itu, adanya perubahan akun PPK juga berpengaruh terhadap tahapan pengadaan yang harus disesuaikan kembali.
“Program CCTV masih on progress. Saat ini kami masih menyempurnakan master plan sebagai acuan pelaksanaan. Di sisi lain, ada perubahan akun PPK yang membuat beberapa tahapan administrasi harus menyesuaikan kembali,” kata Febry.
Ia menegaskan, pihaknya terus melakukan percepatan agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kami optimistis program ini dapat berjalan sesuai rencana. Target kami pada anggaran perubahan tahun 2026 nanti sudah bisa dilakukan pemasangan CCTV di sejumlah titik prioritas di Kota Banjarmasin,” pungkasnya.(sin/klik)
