klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin di kawasan Jl AMD Manunggal XII, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Senin (11/8/2025).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II, Muhammad Faisal Hariyadi, dan diikuti anggota Komisi, diantaranya Hendra, Rudi Heriyadi, Hj Mira Farialini, Hj Hilyah Aulia, dan Gusti Yuli Rahman, ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi program pelatihan kerja, sarana dan prasana, alokasi anggaran, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya intrusktur.
Rombongan Komisi II diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan, Isa Ansyari, Kepala BLK beserta jajaran.
Dalam kunjungannya, Komisi II meninjau langsung fasilitas pelatihan seperti ruang praktik otomotif, tata boga, menjahit, hingga komputer. Sayangnya, mereka tidak bisa berdialog dengan peserta pelatihan untuk menyerap aspirasi dan menilai efektivitas program yang telah berjalan. Pasalnya, sedang tidak ada aktivitas latihan yang dijalankan BLK.
“Kami ingin memastikan bahwa program pelatihan di BLK ini benar-benar memberikan manfaat dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Disamping itu, kita juga ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BLK, selain alokasi anggaran yang kita nilai masih kurang dan perlu ditingkatkan,” ujar M Faisal Hariyadi.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BLK, dalam menyusun program pelatihan yang relevan dan berbasis kebutuhan industri. Yang mana, keberadaan BLK ini punya peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lulusan BLK tidak hanya dibekali keahlian yang mumpuni, namun juga bersertifikat. Artinya, kesempatan untuk masuk dunia kerja akan lebih mudah.
“Dengan sertifikat yang dimiliki akan menjadi poin penting bagi perusahaan-perusahaan, karena dilengkapi dengan sertifikat keahlian, seperti keahlian las, otomotif, menjahit hingga tata boga,” sebut Faisal.
Meski demikian, Faisal menyangkan alokasi anggaran yang digelontorkan untuk BLK terbilang masih rendah. Akibatnya, pelatihan yang dapat dilakukan hanya empat kali dalam setahun. Jika dibanding dengan alokasi pembangunan yang bersifat tidak menyentuh masyarakat, alokasi anggarannya cukup fantastik.
“Ini menjadi catatan penting yang akan kita sampaikan kepada Ketua Dewan. Mudahan penambahan anggaran untuk BLK bisa ditambah,” tegasnya.
Kepala BLK Banjarmasin, Isa Ansyari, menyambut baik kunjungan tersebut, dan menyampaikan beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan alat praktik, SDM instruktur, serta kebutuhan pengembangan kurikulum pelatihan berbasis teknologi digital.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan pelatihan hanya dapat dilakukan empat kali dalam setahun. Padahal, minat masyarakat cukup tinggi, terutama di usia remaja.
“Kami berharap ada dukungan dari DPRD untuk peningkatan anggaran dan sarana pelatihan, agar peserta bisa mendapatkan pelatihan yang lebih maksimal,” pungkasnya. (sin/klik)
