klikkalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menyambangi gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Kalsel, Senin (6/10/2025) di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru. Bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan Kabinda, Brigjen Pol Nurullah, mendatangi gudang Bulog untuk memantau dan memastikan stok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) layak dikonsumsi masyarakat.
“Kami hari ini mendatangi gudang Bulog, untuk melihat ketersediaan stok beras, serta memastikan layak tidaknya kondisi beras yang didistribusikan kepada masyarakat. Karena kemarin, kami mendapat laporan bahwa beras yang diterima masyarakat, tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi kami memastikan dengan datang langsung ke gudang beras di Bulog ini,” kata Gubernur Muhidin.
Terpantau, kondisi beras SPHP yang didatangkan dari luar negeri, jumlah yang tersisa masih mencapai 13.000 ton. Beras tersebut saat ini sudah disortir dan siap didistribusikan.
“Dari hasil pantauan kami, beras dari luar Kalsel ini kondisinya bagus, sudah di sortir semua. Masih ada sekitar 13 ribu ton lagi yang harus dihabiskan tahun ini,” katanya.
Ia menyebut, mayoritas masyarakat Kalsel lebih menyukai beras lokal, atau beras Banjar dibanding beras luar. Dan Kalsel saat ini mengalami surplus beras.
“Pada dasarnya, kami hari ini mengharapkan penyaluran atau pendistribusian beras SPHP yang merupakan beras kiriman dari luar dan pemerintah pusat, dapat berjalan lancar. Dan kedepan, karena Kalsel surplus beras, mudah-mudahan stok dari petani kita dapat mencukupi kebutuhan beras di masyarakat kita,” kata Gubernur Kalsel.
Sementara itu, disampaikan Kepala Bulog Kanwil Kalsel, Muhammad Akbar Said, target yang ditetapkan sebanyak lebih 25.000 ton beras SPHP yang harus disalurkan ke masyarakat hingga akhir tahun ini.
“Sebenarnya stok beras yang ada di kita saat ini, jumlahnya 29 ribu ton. Terdiri dari 16 ribu ton beras dalam negeri, dan 13 ribu ton, sisa beras impor dari luar negeri tahun 2024 lalu,” kata Akbar Said.
Tahun 2025 ini, lanjutnya, tidak ada lagi kiriman dari pusat maupun impor beras dari luar negeri. “Beras yang jumlahnya masih mencapai 13.000 ton ini, rencananya kami akan salurkan pada kegiatan bantuan pangan dan SPHP, menunggu instruksi dari Badan Pangan Nasional,” ujarnya. (to/klik)
