klikkalimantan.com, MARTAPURA – Tim Investigasi Independen Badan Gizi Nasional (BGN) RI telusuri penyebab kasus keracunan ratusan pelajar usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG). Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Banjar sudah menyerahkan kronologisnya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani saat ingin menghadiri gelaran rapat gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD yang batal terlaksana pada Sabtu (11/10/2025) kemarin sore.
“Kami juga sudah dimintai terkait kronologisnya, walau pun mereka sudah mengantongi kronologis dari pihak lain. Kami juga sudah menjelaskan kepada mereka, artinya terkait makanannya sudah diperiksa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, untuk nasi dan sayurnya ada mengandung nitrat,” ujarnya tanpa menyebutkan berapa kadar nitrat yang terkandung.
Pejabat definitif Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Perikanan Kabupaten Banjar ini juga mengungkapkan, bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Memang ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki, tapi kewenangan kita hanya memberikan masukan, karena yang memutuskan itu BGN. Kita juga berkoordinasi dengan bagian pusat apakah kami memiliki kewenangan untuk menegur atau memberikan sanksi kepada SPPG, nanti akan kami diskusikan lagi,” katanya.
Sebab, papar Sipliansyah, kasus keracunan makanan pada 8 satuan pendidikan dari total 12 satuan pendidikan yang mendapat program MBG murni dikarenakan musibah, bukan kelalaian.
“Kalau memang lalai pasti terjadi keseluruhan sekolah yang terkena. Jujur kita tidak menginginkan kasus keracunan ini terjadi, tapi ini musibah. Karena setelah kami melihat beberapa lokasi SPPG atau dapur MBG di lapangan termasuk hari ini sesuai, tapi memang ada beberapa catatan untuk dibenahi,” katanya.
Meski membenarkan pada nasi dan sayur pada proses MBG mengandung senyawa kimia berbahaya tanpa menyebutkan berapa besar kadarnya. Sipliansyah meyakini MBG terkontaminasi saat proses pendistribusian dari dapur ke satuan pendidikan.
“Memang untuk bahan baku makanannya jujur kami belum bisa memastikan dan melihat langsung di lapangan. Tapi dapur MBG sudah memiliki tiga orang ahli gizi, satu orang akuntan, Kepala SPPG dan 47 relawan mulai dari jurus masak, kebersihan dan lain-lain,” ucapnya.
Tak hanya itu, sebagai Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG, Sipliansyah mengaku belum ada menerima surat berita acara (BA) terkait keluhan sekolah bahwa MBG yang diterima sudah basi.
“Kami belum ada menerima laporan, bahkan tidak pernah mendengar hal itu. Kedepan, kami menginginkan agar pencicip pertama MBG itu bukan guru meski juknisnya seperti itu. Harus ada petugas khusus pencicip yang ditunjuk sebelumnya dicicipi siswa sebagai penerima manfaat,” pungkasnya.(Zai/klik)
