klikkalimantan.com, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) meraih Peringkat I Penghargaan Penerapan Kebijakan Pro-Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penghargaan berupa Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama yang ditandatangani Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, diserahkan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 BKN di Aula Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru.
Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Balangan menempati peringkat pertama, disusul Pemerintah Kota Bontang di peringkat kedua dan Pemerintah Kabupaten Tabalong di peringkat ketiga.
Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan, Sufriannor, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
“Terima kasih atas kinerja dan kerja sama yang sangat baik dari seluruh kawan-kawan di BKPSDM Balangan sehingga kita bisa mendapat penghargaan Terbaik I dari BKN. Mudah-mudahan capaian ini menjadi motivasi untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam mengelola manajemen ASN kita,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Menurut Sufriannor, capaian tersebut didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan berbagai sistem internal untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepegawaian.
Ia mengatakan BKPSDM juga tengah mengimplementasikan salah satu instrumen kebijakan Pro-Karier ASN berupa usulan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi aparatur sipil negara yang berprestasi di tingkat nasional.
“Salah satu bagian Pro-Karier yang saat ini sedang kami upayakan secara serius adalah pemberian KPLB. Hal ini sangat memungkinkan karena terdapat PNS di Balangan yang berhasil meraih juara tingkat nasional dalam dua tahun terakhir,” katanya.
Untuk mendukung proses tersebut, BKPSDM akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait guna memfasilitasi pengusulan KPLB kepada BKN.
Selain itu, BKPSDM juga menyiapkan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi penerapan pola kerja yang lebih fleksibel, termasuk Work From Office (WFO) maupun Work From Home/Anywhere (WFH/WFA).
Sufriannor menambahkan, penempatan pejabat fungsional kepegawaian atau Manajemen ASN di setiap perangkat daerah dinilai penting untuk memperkuat pendampingan dan pengelolaan kepegawaian di masa mendatang.
Kebijakan Pro-Karier ASN merupakan program BKN yang bertujuan mempercepat pengembangan karier aparatur sipil negara melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan kepastian layanan, serta penguatan perlindungan karier ASN. Pada 2026, implementasi kebijakan tersebut mencakup 12 instrumen yang menjadi dasar penilaian di lingkungan Kantor Regional VIII BKN. (rul/klik)
