klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Sebagai langkah memperkuat fungsi pengawasan anggaran dan legislasi, DPRD Kota Banjarmasin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) melalui zoom metting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/7/2025).
Rakor yang dimulai sekitar pukul 9.00 wita ini, diantaranya membahas Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD-MCP) Tahun 2025. Penguatan fungsi pengawasan anggaran terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, menyambut baik dilaksanakannya Rakor ini. Apalagi saat ini kita sedang melakukan pembahasan anggaran perubahan 2025, dan dalam waktu dekat akan membahas anggaran murni 2026.
“Keikutsertaan dalam kegiatan Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan dan menguatkan fungsi pengawasan dan anggaran dewan,” ucap Rivkal.
Selain itu, sambung Rivkal, pertemuan tersebut juga membahas berbagai aspek yang berpotensi terjadinya korupsi secara global, korupsi rentan terjadi di belanja modal, belanja pegawai, dan lain sebagainya.
Jadi struktur dalam pembuatan anggaran belanja itu harus menyesuaikan dengan keperluan dan menyesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seimbang atau tidak.
“Oleh karena itu, kami di DPRD terus mengedepankan tiga aspek penting. Yakni transparasi, kehati-hatian, dan akuntable. Ini juga bisa menjadi warning kita dalam melaksanakan atau merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan bersama,” pungkasnya. (sin/klik)
