klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pembelian 4 unit mobil baru untuk 4 orang petinggi DPRD Kabupaten Banjar di tengah deraan pandemi Covid-19 dan pasca bencana banjir, tentunya banyak menyita perhatian masyarakat.Terlebih, pembelian 4 unit mobil untuk unsur pimpinan tersebut diperkirakan menelan dana sebesar Rp2 Miliar.
Di sisi lain, akibat pandemi Covid-19 dan bencana banjir, membuat seluruh Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Banjar harus melakukan refocusing atau merelokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas.
Menanggapi perihal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi, akhirnya angkat bicara, dan mengatakan wacana pengadaan 4 unit mobil dinas (mobdin) untuk unsur pimpinan dewan tersebut sudah jauh hari direncanakan. Namun, karena bencana Covid-19 dan lain sebagainya, sehingga baru sekarang dapat terealisasikan.
“Pengadaan mobil baru ini sebenarnya dianggarkan sejak tahun kemarin, dan harusnya di awal masa jabatan saya sudah berganti mobil. Terlebih, mobil Camry putih yang saya gunakan itu usianya sudah 5 tahun, peninggalan periode sebelumnya, dan pernah mengalami insiden tabrakan,” ujarnya kepada sejumlah awak media, Rabu (14/4/2021).
Politisi Gerindra ini mengakui, sebelumnya ia juga berencana mengembalikan fasilitas mobil Camry putih yang ia gunakan saat ini.
“Tapi, kata pak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, kalau pun mobil dinas itu dikembalikan, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa tunjangan saya boleh dipakai atau dibayarkan,” ujarnya.
Ditegaskan Rofiqi, bahwa struktur gaji anggota DPRD berserta tunjangannya sekitar sebesar Rp40 Juta. Sedangkan unsur pimpinan, seperti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar hanya sekitar Rp24 Juta saja.
“Karena tidak dapat tunjangan transportasi. Jadi, pengadaan mobil ini dari uang tunjangan tranportasi kami yang dipotong. Kalau tunjangan dapat dibayarkan, tentu kami tidak ingin dapat mobil dan memilih mendapatkan tunjangan transportasi saja. Karena mobil ini kan usai masa jabatan akan di kembalikan. Lebih baik uangnya saja untuk kami gunakan mencicilnya, jelas jadi milik pribadi,” ucapnya.
Rofiqi mengakui, terkait pengadaan mobil tersebut, kalau dilihat dari moral memang tidak tepat. Namun, anggota dewan sifatnya kolektif kolegial.
“Pengadaan mobil ini kan anggarannya satu paket dan tidak boleh dipisah. Yakni untuk Ketua dan Wakil Ketua. Serta harga satuannya pun sudah diatur Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020. Kalau ditotal untuk anggaran pembelian 4 unit mobilnya sekitar Rp1,6 Miliar lebih. Sedangkan mobil Toyota Camry Hybrid tahun 2021 milik saya harganya sekitar Rp650 juta,” katanya.
Rofiqi menambahkan, secara pribadi dirinya lebih menginginkan pembelian mobil listrik, karena ramah lingkungan dan tidak ada biaya perawatan. “Namun, tidak masuk dalam LPSE,” ujarnya.(Zai/klik)
