klikkalimantan.com, — Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 dipastikan tidak seluruhnya dapat diselesaikan. Dari total 25 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah masuk dalam daftar Propemperda 2025, tercatat masih ada 15 Raperda yang belum rampung hingga akhir tahun ini.
Pihak Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Banjarmasin, melalui Bagian Perundang-Undangan, pun telah melakukan komunikasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk membahas langkah tindak lanjut terhadap sisa Raperda tersebut.
“Memang tidak semua Raperda yang masuk Propemperda tahun 2025 dirampungkan. Ada beberapa kendala, dan pembahasan yang memerlukan waktu lebih panjang. Seperti aturan perundangan yang berlaku saat ini hingga hal lainnya,” ucap Plt Sekwan DPRD Kota Banjarmasin, Riyadi Akbar, siang tadi.
Riyadi menjelaskan, Propemperda tahun 2025 sebanyak 25 buah Raperda, terdiri 10 inisiatif dewan dan 15 usul pemerintah kota (Pemko).
Dari jumlah itu, 10 diantarnya sudah masuk tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).
“Dari jumlah 10 itu, 5 masih dibahas, sisanya siap ditetapkan,” jelasnya.
Dari 15 Raperda yang tersisa, sambung pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan ini, sebagian besar akan dimasukkan kembali ke dalam Propemperda tahun 2026 untuk dilanjutkan proses pembahasannya.
Sementara itu, beberapa Raperda lain masih akan dikaji ulang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
“Tapi keputusan finalnya ada di Bapemperda,” tandasnya.
Menurut informasi yang dihimpun, keterlambatan penyelesaian sejumlah Raperda disebabkan oleh berbagai factor. Antara lain padatnya agenda pembahasan, perubahan regulasi di tingkat pusat, serta kebutuhan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.(sin/klik)
