klikkalimantan.com, MARTAPURA – Upaya penanggulangan bencana banjir untuk jangka panjang kini mulai berproses. Hal tersebut ditandai dengan adanya rencana pembangunan Waduk Riam Kiwa yang kini menjadi prioritas utama.
Kendati di tahun ini rencana pembangunan Waduk Riam Kiwa sebagai upaya mereduksi bencana banjir menjadi prioritas utama, namun, dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kabupaten Banjar, Mokhammad Hilman, masih ada dua permasalahan yang harus dituntaskan terlebih dulu.
“Pembangunan Bendungan Riam Kiwa sudah direncanakan tahun ini. Hanya saja masih terkenda masalah lahan. Pertama, status lahan terkait dengan pemegang IUPHHK PT Prima Multi. Kedua, adanya pernyataan kepemilikan warga sebagai tanah adat,” ujarnya kepada sejumlah awak media, Rabu (24/2/2021).
Mokhammad Hilman memaparkan, masalah lahan terkait dengan IUPHHK tersebut solusinya memang sudah ada, dengan diajukannya penghentian izin IUPHHK dengan alasan penggunaan hutan untuk kepentingan umum atau sebagai proyek strategis nasional.
“Kemudian, masalah lahan terkait dengan kepemilikan warga sebagai tanah ulayat, solusi yang diambil dengan memberikan santunan kepada warga berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional,” jelasnya.
Atas berbagai upaya tersebut, Mokhammad Hilman berharap, permasalahan lahan dapat diselesaikan dengan cepat, agar pembangunan waduk dapat segera terlaksana.
Perlu diketahui, pembangunan Waduk Riam Kiwa sebagai upaya mereduksi dampak banjir, peningkatan produksi pangan, kebutuhan air baku, dan mengatasi masalah pemadaman listrik bergilir akibat defisit pasokan listrik, dibangun dengan kapasitas 90.51 Juta meter kubik, dengan Elevasi Puncak Bendungan kurang lebih 155,00, Tinggi Bendungan 51 meter, dan Elevasi Muka Air Normal kurang lebih 150,00.(Zai/klik)
