klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, melaksanakan kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat (reses) di kawasan Jalan Cendana III, Kelurahan Sungai Miai, Jum’at (23/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rikval menyerap berbagai aspirasi warga. Mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, hingga persoalan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rikval mengatakan, reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna mendengarkan persoalan maupun kebutuhan yang dihadapi warga.
“Hari ini kita melaksanakan reses, salah satunya di Kelurahan Sungai Miai. Tentu ada beberapa hal yang diminta masyarakat, dan kita sampaikan juga beberapa informasi serta fenomena yang terjadi di Banjarmasin, seperti karhutla,” ujarnya.
Rikval memaparkan, kondisi udara yang terdampak asap akibat karhutla perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah.
“Kesehatan masyarakat ini penting. Maka dari itu, kita mengimbau masyarakat agar kiranya pada saat di luar rumah menggunakan masker,” katanya.
Selain persoalan kesehatan, aspirasi warga juga banyak berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur. Dalam reses tersebut, setidaknya terdapat dua ruas jalan di wilayah Sungai Miai yang disampaikan warga untuk mendapatkan perhatian dan perbaikan.
Rikval menegaskan, aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
“Di samping itu, ada permintaan warga terkait infrastruktur jalan di wilayah Sungai Miai ini. Ada dua jalan yang disampaikan warga. Nantinya akan kita perjuangkan untuk diperbaiki dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Namun, Rikval juga mengingatkan bahwa tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat langsung direalisasikan. Setiap usulan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk berkaitan dengan kewenangan maupun ketersediaan anggaran.
“Menurut hasil yang kita lihat, memang tidak semua bisa direalisasikan pemerintah. Bisa saja ada persyaratan yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai layanan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Rikval mendorong agar informasi mengenai kegiatan cek kesehatan dapat disampaikan secara lebih luas. Sehingga masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya.
Ia menegaskan, sosialisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat RT maupun pemerintah di tingkat kelurahan. Anggota DPRD juga memiliki peran untuk membantu menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.
“Tadi juga disampaikan bahwa kegiatan cek kesehatan dilakukan melalui puskesmas dan disosialisasikan tidak hanya melalui RT saja. Kami pun sebagai anggota dewan ikut menyosialisasikan,” pungkasnya.(sin/klik)
