klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Persoalan layanan air bersih yang belum normal masih menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembelajaran jarak jauh, perbaikan halaman mushala, hingga jembatan titian yang membutuhkan penanganan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, yang menyerap aspirasi (reses) di kawasan Jalan Lingkar Basirih, Komplek Flamboyan, Kamis (22/10/2026).
Khusus persoalan air bersih, warga berharap adanya solusi konkret agar kebutuhan air sehari-hari dapat terpenuhi secara maksimal.
Salah satu usulan masyarakat yang mengemuka adalah penyediaan tandon air, yang nantinya dapat diisi melalui suplai dari PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih. Skema ini diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga, selama pelayanan belum kembali normal.
Selain persoalan air bersih, masyarakat mempertanyakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan halaman mushala dan jembatan titian yang menjadi bagian penting dari fasilitas umum dan aktivitas sehari-hari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Ridho Akbar menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kemampuan penanganannya.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kita tindaklanjuti. Untuk persoalan yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan cepat, sebisa mungkin akan kita bantu melalui biaya pribadi,” ujarnya.
Sementara itu, sambung politisi Golkar ini, aspirasi yang membutuhkan anggaran besar dan penanganan lebih lanjut akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Banjarmasin.
“Untuk usulan yang memerlukan biaya besar, akan kita masukkan dalam Pokir dewan agar bisa diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi anggota DPRD. Setiap persoalan yang disampaikan warga perlu dicermati, agar dapat ditentukan langkah penanganan yang tepat. Baik melalui bantuan langsung, maupun pengusulan program pembangunan.
Ia berharap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebatas catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Dengan demikian, berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih hingga perbaikan fasilitas umum, diharapkan memperoleh perhatian dan penanganan secara bertahap,” pungkasnya. (sin/klik)
